Bayangkan saja kita makan di sebuah warung makan. Aparat berseragam coklat ataupun loreng berdiri di samping pintu memegang stopwatch dengan mata memandang maksimal tiga orang di meja makan. Tiap seseorang melewati 20 menit, ia akan digiring keluar, tak peduli makanannya tuntas atau tidak.

Gambaran itulah yang terbayang ketika membaca Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2021 Tentang PPKM Level 4 dan 3 Covid-19 di Wilayah Jawa Bali. Aturan Ketiga Huruf f ayat satu instruksi itu menyebutkan waktu maksimal untuk makan dibatasi selama 30 menit. 

Menteri dalam Negeri Tito Karnavian, yakin pelaksanaan aturan ini bakal berjalan walau terdengar lucu. Beberapa negara sudah mengatur soal waktu makan ini. 

Mungkin kedengaran lucu tapi di luar negeri sudah lama dilakukan,”

Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri

Memang beberapa negara sudah melakukan peraturan demikian. Bahkan Australia sebagai negara yang sukses menghadapi pandemi menerapkan hal yang sama. Melansir dari Kompas.com berikut ini adalah perbandingan tenggat waktu makan di berbagai negara.

                                Tabel Perbandingan Waktu Makan

Negara Waktu Makan
Amerika Serikat 90 Menit
Australia 90 Menit
Inggris 105 Menit
Indonesia 20 Menit

Namun bukan saja aturan ini lucu keragaman warung makan di Jawa-Bali membuat aturan ini nyaris dilakukan. Kalau makan di warteg, masakan dalam posisi sudah siap untuk dipilih. Tetapi bayangkan kalau masuk ke warung pecel lele, nasi goreng, ataupun Chinese Food. 

Makanan di tempat itu perlu dimasak sehingga pembeli harus menunggu. Memang untuk Pecel Lele dan Nasi Goreng penyajian bisa tak lebih dari 5 menit. Tetapi menunggu hingga makanan tak panas di mulut butuh waktu lagi, alhasil 20 menit tak bakal tercapai.

Tetapi tak usah membayangkan aturan itu akan tegak. Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, menganggap alasan logis di balik peraturan makan 20 menit. Menurutnya tidak mungkin orang makan hanya 20 menit, apalagi jika makanan panas atau jika tempat makan yang dituju mengantre.

Ia mengatakan pemerintah cukup menerapkan batasan pengunjung. Misalnya sebanyak 30% atau 40% dari kapasitas normal. Bukan pada jam orang berada di tempat makan tersebut.

Aturan macam ini tak perlu dibayangkan karena jelas tak akan terlaksana. Pengalaman pemerintah menggelar PPKM Darurat saja banyak aturan tidak terlaksana. Akses ke Jakarta memang ditutup, tetapi lalu lalang di kota-kota satelitnya tetap ramai. 

Situasi yang sama juga terjadi di ibukota provinsi lain di Jawa Bali. Jangankan masyarakat, aparat saja tak banyak bergerak masuk ke kampung-kampung. 

Tapi toh kalau mereka masuk ke kampung atau desa untuk melarang orang keluar rumah juga bakal banyak yang marah. Urusan keluar rumah adalah urusan perut. Tak ada jaminan kebutuhan pokok selama pemerintah hanya otak-atik nama PPKM saja.

Intinya berbagai aturan rumit dibikin pemerintah sekedar untuk berkilah dari kewajiban memenuhi kebutuhan pokok publik jika karantina wilayah diberlakukan sesuai UU. No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. 

Jadi sudahlah, tak perlu memperdebatkan lagi soal apakah 20 menit cukup untuk makan di warung. Toh kalau pun protes lebih banyak tak didengar. 

Tapi kalau pejabat pemerintahan mau mencoba kecepatan makan di warung tentu banyak yang akan membantu. Supaya cepat mungkin satu dua orang mau ikut menyuapi…..pakai sekop.