Sumber foto : kabar24.bisnis.com

Kelangkaan oksigen tanggung jawab pemerintah. Kelangkaan ini turut menjadi faktor tingginya kematian pasien Covid-19.  

Sebanyak 107 organisasi masyarakat sipil melayangkan somasi kepada presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan, dan Menteri Perdagangan terkait kelangkaan dan melambungnya harga tabung oksigen beserta perlengkapan pendukungnya.

Seiring dengan melonjaknya angka korban akibat Covid-19, ditemukan beberapa kejanggalan kenaikan harga bahkan kelangkaan beberapa alat kesehatan salah satunya oksigen. Berdasarkan pemantauan aliansi, selama satu bulan terakhir masyarakat diresahkan dengan kenaikan harga oksigen dan peralatannya hingga 200-300% di pasaran,” tulis surat somasi tersebut.

Koalisi masyarakat sipil ini diantaranya terdiri dari YLBHI, Indonesia Corruption Watch (ICW), #BersihkanIndonesia, Sajogyo Institute, Greenpeace Indonesia, Enter Nusantara, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, Jala PRT, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), LaporCovid-19, LBH Masyarakat (LBHM), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), FSBPI, Perempuan Mahardhika, AJAR, RUMPUN Tjoet Njak Dien, IDEA (Ide dan Analitika Indonesia) Yogyakarta, KontraS, Lokataru Foundation, UPC, JERAMI Jaringan Rakyat Miskin Indonesia, JRMK Jaringan Rakyat Miskin Kota, IWE (Institut of Women Empowerment), Jaringan Perempuan Pesisir Sultra, Circle Indonesia, Pamflet Generasi, Forum Akar Rumput Indonesia, PERHIMPUNAN PENDIDIKAN DEMOKRASI, Kalyanamitra, PEKKA, dan berbagai jaringan LBH.

Alasan-alasan somasi lain antara lain tidak memadainya kapasitas rumah sakit yang memaksa pasien untuk isolasi di rumah. Kematian saat menunggu tempat tidur di rumah sakit dan jumlah kematian pasien selama isoman meningkat. Kelangkaan oksigen ini menunjukkan kolapsnya fasilitas kesehatan menghadapi pandemi Covid-19 hingga melambungkan angka fatalitas. 

Mereka menganggap fenomena sebagai kegagalan pemerintah, yakni penyediaan dan penyiapan saat bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kegagalan memenuhi kewajiban mengendalikan harga.

Direktur LBH, Arif Maulana, menyebutkan pemerintah seharusnya bisa mengatur supaya harga terkendali saat situasi darurat dan krisis. Mereka memiliki kuasa dan mendapat kewenangan membuat aturan, hingga mengontrol harga dengan berbagai kebijakan. Tapi yang terjadi kenyataannya negara seperti tidak ada. 

“Negara seperti membiarkan adanya kelangkaan oksigen yang kemudian harga melambung tinggi tidak masuk akal, termasuk obat. Sehingga pasien Covid-19 harus berjuang sendirian mencari oksigen dan obat. Bahkan masyarakat banyak yang melakukan inisiatif kemanusiaan. Berbuat berbagai hal seperti berbagi tabung oksigen, bikin dapur bersama, dan lain-lain. Sebetulnya itu tamparan keras untuk negara yang gagal menjalankan kewajiban,” kata Arif.

Atas alasan tersebut, koalisi masyarakat sipil memberikan tenggat waktu 7 hari agar pemerintah dapat memastikan distribusi ketersediaan dan mengendalikan harga tabung oksigen. Apabila, tenggat waktu tersebut tidak dipenuhi maka mereka akan memproses ke meja hijau.