Protes Paguyuban Warkop Surabaya Sumber foto : suarajatim.com

Demonstrasi atas penerapan PPKM Darurat marak terjadi di beberapa kota. Absennya pemerintah memberikan jaminan hidup masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19 menjadi latar aksi itu. PPKM Darurat tak mendasarkan pada UU Kekarantinaan Kesehatan yang memberikan jaminan kebutuhan di masa pembatasan. 

Berbagai aksi terjadi pada Kamis lalu (22/7) di Balikpapan, Kalimantan Timur. Mahasiswa menggelar orasi di Jalan Ahmad Yani, Balikpapan, PPKM Darurat karena menyulitkan warga yang harus keluar rumah untuk mencari nafkah. Demonstrasi lain digelar di Cikini, Jakarta Pusat oleh 30 mahasiswa dari sejumlah organisasi, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta Timur, HMI Jakarta Pusat, dan Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI). 

Pada hari-hari sebelumnya, 16 Juli, mahasiswa melakukan aksi penolakan PPKM Darurat di Ambon. Mereka sempat menolak pembubaran dan melakukan perlawanan hingga berujung ricuh. Akibatnya 20 peserta aksi diamankan kepolisian.

Dua aksi ini mendapat reaksi perintah pembubaran oleh kepolisian. Beberapa peserta aksi ditangkap dan menjalani tes antigen. Namun suara protes tak berhenti. 

Aksi yang sama juga terjadi pada Rabu (21/7) di Bandung, Jawa Barat. Kali ini aksi melibatkan ratusan mahasiswa. Seruannya sama, PPKM Darurat telah memangkas rezeki hingga kebutuhan pokok tak terpenuhi. 

Kebijakan penerapan PPKM Darurat memang berujung kesulitan bagi mereka yang harus keluar mencari nafkah. Peneliti Lokataru Foundation Kirana Anjani menilai ekspresi penolakan ini wajar karena mereka yang harus keluar rumah mencari nafkah kerap kesulitan bila harus berdagang atau mengakses jalan yang disekat. Sementara mereka tak disantuni ketika PPKM dimulai. 

“Demo-demo menolak PPKM Darurat ini kan pada dasarnya adalah bentuk amarah warga karena haknya tidak dijamin oleh pemerintah selama PPKM,” kata Kirana. 

Kirana menilai sikap represif aparat pun tak bakal menyurutkan amarah sebagian warga yang memang kesulitan karena pemberlakukan PPKM tersebut. “Solusinya menjawab frustasi warga dengan menjamin kehidupan warga selama PPKM. Perbaiki sistem bansos, percepat penyaluran, dan lain-lain,” kata Kirana.

Sementara itu pengamat kebijakan publik Yanuar Nugroho dalam forum ‘Evaluasi PPKM Darurat’ yang diselenggarakan LaporCovid-19 pada 22 Juli lalu menilai idealnya bantuan sosial seharusnya diberikan sejak dimulainya kebijakan itu. Hal ini diperlukan agar kebutuhan warga tercukupi selama pengetatan kegiatan masyarakat dilakukan, dan juga demi meningkatkan keberhasilan penekanan jumlah kasus Covid-19.

Sejak awal pandemi, hingga munculnya gelombang kedua lonjakan kasus sejak Juni 2021 lalu, pemerintah tak pernah memberlakukan karantina wilayah yang sudah disarankan banyak pakar untuk menekan kasus Covid-19. Di sisi lain karantina wilayah yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan ini menjamin pemenuhan kebutuhan hidup warga selama pengetatan kegiatan masyarakat berlangsung. 

Sementara itu PPKM yang diberlakukan pemerintah tak dikenal dalam undang-undang manapun. Kebijakan ini juga menyisakan cerita warga yang kesulitan mencari makan selama PPKM. Seperti yang terjadi di Banten dimana satu keluarga yang sedang menjalani isolasi mandiri selama PPKM, tak mendapat bantuan. 

Hingga saat ini baru Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merealisasikan bantuan tunai, di penghujung PPKM Darurat, 19 Juli. Sementara Kemensos baru mencairkan bantuan sosial setelah berakhirnya PPKM Darurat.