Sumber foto : tempo.co

Pelanggaran protokol kesehatan di masa PPKM Darurat paling banyak dilakukan oleh sektor bisnis. Perkantoran dan pusat bisnis merupakan sektor yang paling banyak dilaporkan warga terkait pelanggaran protokol kesehatan. 

Koalisi masyarakat Lapor Covid-19 menerima beragam laporan warga terkait pelanggaran selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) di setidaknya 17 provinsi. Data yang dihimpun sejak 3 sampai 19 Juli, perkantoran dan pusat bisnis merupakan sektor yang paling banyak dilaporkan warga terkait pelanggaran protokol kesehatan, yakni sebanyak 31 persen. 

Urutan kedua tercatat pelanggaran prokes di tempat publik, seperti pinggir jalan dan lapangan, sebanyak 21 persen. Sementara, di urutan ketiga yang paling banyak dilaporkan adalah warga yang diketahui positif, namun tidak melakukan isolasi mandiri, sebanyak 19 persen. 

Selain itu warga di 12 kota, juga melaporkan permasalahan terkait akses kesehatan bagi mereka yang dinyatakan positif. Laporan paling banyak masuk dari DKI Jakarta. Sementara itu, laporan paling banyak adalah terkait pencarian rumah sakit dan isolasi mandiri. Keluhan terkait pencarian rumah sakit dan isolasi mandiri ini mendominasi laporan, yakni sebanyak 40 persen.

Warga juga melaporkan permasalahan bantuan sosial. Masalah yang paling banyak dilaporkan terkait penyaluran bansos. 

Pengamat kebijakan publik, Yanuar Nugroho, dalam tanggapan temuan Lapor Covid-19 menjelaskan memang selama PPKM Darurat masih ditemukan beragam permasalahan di masyarakat.

Oleh karena itu Yanuar menjelaskan selama menangani pandemi ini, pemerintah harus memiliki pesan yang tegas dan dipahami bersama. Hal ini diperlukan agar semua sektor memahami keadaan bahaya yang tengah terjadi. “Kalau diminta jangan mobilitas, jaga jarak. Tapi mall buka, pasar buka. Apa yang anda rasakan? Itu yang dimaksud mixed messages,” kata Yanuar.

Di sisi lain, Yanuar menjelaskan pembatasan kegiatan warga tak bisa lepas dari kewajiban warga untuk membantu penghidupan mereka yang tak bisa bekerja selama pegetatan, dan juga mereka yang tengah melakukan isolasi mandiri.

Pemerintah sendiri berencana melakukan pelonggaran PPKM setelah pemberlakuan PPKM Darurat dengan syarat penurunan laporan kasus harian. Namun, lembaga kesehatan dunia WHO menentang rencana ini. 

“Indonesia saat ini menghadapi tingkat penularan yang sangat tinggi dan ini menunjukkan betapa penting penerapan kesehatan masyarakat dan langkah-langkah pembatasan sosial yang ketat, terutama pembatasan pergerakan di seluruh negeri,” bunyi WHO sepert diberitakan CNNIndonesia.