Ari Kuncoro mungkin boleh dibilang sebagai rektor paling sakti di seantero penjuru tanah air. Ibarat dia pingin naik gunung tetapi nggak kuat jalan nanjak, gunungnya yang disuruh turun.

Penggambaran kesaktian Ari Kuncoro itu ditulis oleh Bilven Sandalista, pemilik toko buku Optimus, melalui akun twitternya @sandalista. Bukan itu saja gambaran kesaktian Ari, Rektor UI. Banyak pengibaratan kesaktian lain seperti ‘kalau rektor UI  kena Covid-19, virusnya yang isoman’.

Kehebatan Ari memang pantas diucap. Bagaimana tidak, ia melanggar Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2013 Tentang Statuta UI karena merangkap jabatan, sebagai rektor sekaligus Wakil Komisaris Utama BRI. 

Pasal 35 huruf C statuta UI menyebutkan rektor dilarang menjabat pada BUMN/ BUMD/ ataupun swasta. 

Polemik rangkap jabatan ini mulai menjadi perhatian ketika BEM UI mendapat intervensi rektorat karena membuat karikatur Presiden Joko Widodo sebagai ‘King of Lip Service’ pada 26 Juni lalu. Rektorat melakukan intimidasi berupa pemanggilan atas kritik itu. Ari pun disebut-sebut berada di belakang pemanggilan ini karena sudah mendapat posisi sebagai komisaris BUMN.

Tetapi terkuaknya pelanggaran atas rangkap jabatan ini tak serta membuat Ari kena hukuman administratif atau pun pencopotan dari salah satu jabatan. Pemerintah justru mengeluarkan PP No. 75 Tahun 2021 Tentang Perubahan Statuta UI yang memungkinkan rektor untuk merangkap jabatan sebagai komisaris. Peraturan inipun diteken oleh presiden.

Dalam PP 75/2021 Pasal 39 poin c, disebutkan bahwa rektor dan wakil rektor, sekretaris universitas dan kepala badan dilarang merangkap sebagai direksi di perusahaan badan usaha milik negara/daerah maupun swasta. 

Marudut Sianipar, praktisi hukum dari kantor Kantor Hukum dan HAM Lokataru berpendapat jika revisi peraturan pemerintah yang dibuat ini seakan memiliki potensi conflict of interest. Pemerintah sering melalaikan proses hukum atau prosedur pembuatan peraturan dan undang-undang. 

“Yang selama ini saya perhatikan, tidak ada penjelasan mengenai peraturan lama yang sudah dicabut, dibatalkan atau diubah dengan peraturan yang terbaru ini. Tiba-tiba sudah ada aturan baru. Dari proses hukum, pembentukannya (PP 75/2021) justru inkonsisten dengan statuta UI. Perlu ditelusuri nomenklaturnya, apa motif dari perubahan tersebut.” tutup dia

Perwakilan Blok Politik Pelajar, Delpedro Marhaen, menduga PP baru Statuta UI mungkin saja merupakan hadiah dari pemerintah untuk Ari. Pasalnya ia cukup berjasa dengan melakukan pemanggilan terhadap mahasiswa pengkritik presiden. 

“Sangat disayangkan, padahal perguruan tinggi punya peran penting untuk menciptakan gagasan dan memperkaya literasi warga. Bagaimana universitas bisa bekerja maksimal, jika dipimpin oleh rektor yang anti kritik seperti politisi,” ucap dia saat dihubungi oleh tim Hakasasi.id

Apapun protes ini perubahan Statuta UI mungkin sudah membuktikan bahwa semua tukang kritik ibaratnya adalah mahasiswa baru yang tengah menjalani ospek. Peraturan pertama untuk mahasiswa baru selama ospek adalah senior tak pernah salah. Jika senior salah, kembali lagi ke peraturan pertama.

Masalahnya ospek kali ini tidak hanya berjalan seminggu atau dua minggu saja. Tetapi sepanjang rezim berkuasa, kalau senior salah maka peraturannya lah yang diubah.