Aktivis HAM mencurigai ada unsur kesengajaan di balik rusuh Distrik Kamuu, Dogiyai, Papua pada Sabtu (17/7). Aparat pun diduga terlibat dengan mengedarkan miras. 

Kerusuhan Dogiyai menjalar hingga pembakaran. Kerusuhan ini bermula ketika anggota Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU menegur sekelompok orang yang tengah mabuk di landasan pacu Bandara Moanemani, Dogiyai. 

Usai teguran tersebut, sekitar 20 orang mengejar anggota Paskhas tersebut. Anggota Paskhas meletuskan tembakan peringatan. Kelompok tersebut sempat mundur, namun kemudian kembali lagi membawa parang dan kapak.

Serangan kelompok orang itu menjatuhkan korban di pihak anggota militer. Setelah kejadian tersebut, kerusuhan menjalar ke Kampung Ekemanida dan Kampung Ikabo di Distrik Kamuu. Kerusuhan menyebabkan seorang meninggal dan satu anggota TNI luka.

Aktivis HAM Papua Yones Dow yang bermukim di kabupaten tetangga Dogiyai, Nabire, mengungkapkan kerusuhan tersebut terjadi di tengah isu peredaran miras liar yang memang marak di kabupaten tersebut.

Yones bercerita bahwa sempat berkembang dugaan di tengah masyarakat yang menyebutkan bahwa aparat adalah pemasok miras-miras tersebut. Namun, menurut Yones, tak ada aparat yang mencoba menangkap penjual miras-miras tersebut. 

Kok kota kecil kok, aparat kepolisian, maupun juga TNI tidak pernah menangkap kelompok yang menjual minuman itu,” kata Yones kepada Hakasasi.id

Baru kemudian, kata Yones, dugaan penjualan miras oleh aparat terkuak, kala warga sendiri yang turun dalam pengejaran salah seorang penjual miras, awal tahun ini. Belakangan diketahui penjual miras tersebut ternyata adalah seorang anggota Paskhas. Seperti diberitakan situs berita Wagadei, akibat kejadian itu pihak Paskhas meminta maaf.

Lebih jauh Yones menduga  miras sengaja dipasok ke wilayah tersebut agar memudahkan terjadinya letupan-letupan konflik di wilayah tersebut. Ia menyebut, dengan begitu aparat bisa masuk. 

Pasalnya, upaya pendirian Mapolres Dogiyai sempat ditentang oleh masyarakat. Ribuan warga berdemo di halaman kantor DPRD Dogiyai, Februari lalu. Kala itu, warga juga menyuarakan penolakan terhadap usulan Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua Tengah.