Peringatan UNODC atas risiko korupsi penanganan Pandemi harus mendapat perhatian serius. Sebelum peringatan ini muncul korupsi penanganan Covid-19 di Indonesia sudah terjadi dan menyeret menteri. Beberapa kebijakan kontroversial pun tetap dilakukan pemerintah, termasuk soal vaksin berbayar.

Peringatan risiko korupsi dalam penanganan Covid-19 ini termuat dalam jurnal United Nation Office on Drug and Crime (UNODC) berjudul Covid-19 Vaccines and Corruption Risks: Preventing Corruption in The Manufacture, Allocation, and Distribution of Vaccines pada pada 10 Desember 2020 lalu (Baca juga: Potensi Korupsi di Tengah Krisis Pandemi, Sektor Ini yang Harus Diperhatikan). Isi peringatan ini tak melulu soal vaksinasi namun juga risiko korupsi dalam pendanaan darurat. 

“Aliran dana yang masuk yang besar dan kecepatan pencairan sangat rentan terhadap praktik korupsi. Pemalsuan dokumen, penipuan dan korupsi menjadi semakin nyata dalam proses ini,” tulis jurnal tersebut. 

Peringatan ini layak menjadi perhatian mengingat korupsi penanganan Covid-19 sudah terjadi di Indonesia sejak awal Pandemi 2020 lalu, yakni kasus korupsi dana bansos Covid-19. Menteri Sosial Juliari Batubara terseret dalam pengadaan bansos sembako penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020, yang seluruhnya mencapai Rp32,482 miliar.

Kini penanganan Covid-19 di Indonesia sendiri tak memiliki fokus terhadap kesehatan. Pemerintah yang sejak awal juga menekankan pada faktor ekonomi kerap melahirkan kebijakan kontroversial. Kepemimpinan penanganan Covid-19 justru berada dalam kendali Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Percepatan Ekonomi Nasional (KPC PEN). 

Salah satu ujung kebijakan kontroversial ini adalah program vaksin berbayar atau vaksin mandiri. Program ini dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 dengan alasan mempercepat herd immunity. 

Bio Farma sebagai induk BUMN Farmasi menunjuk anak perusahaannya, PT. Kimia Farma untuk mengadakan vaksin gotong royong. Perusahaan tersebut tengah menyiapkan 1,5 juta dosis Vaksin Sinopharm untuk dijual. Harga tiap dosis nantinya akan dibanderol Rp. 439.570. 

Padahal dalam masa pandemi, vaksin menjadi komoditas berharga yang jumlahnya terbatas. Menurut UNODC sendiri permintaan vaksin yang tinggi dapat membuka peluang korupsi. Program yang dirancang pemerintah ini berpotensi menciptakan kompetisi dagang dan ajang jual beli. 

Apalagi Indonesia kini tengah berada di lonjakan kasus Covid-19 yang sangat tinggi. Pada 14 Juli 2021, tercatat kasus harian mencapai 54.517 dengan angka kasus positif melebihi 2,67 juta jiwa. 

Praktik korupsi dan jual beli vaksin sebelumnya pernah terjadi saat virus Ebola merebak di Afrika. Laporan Transparency International menyebutkan terjadi korupsi sistematis dalam sektor kesehatan ketika menghadapi epidemi Ebola yang merenggut lebih dari 9.500 jiwa di Afrika Barat.

Organisasi ini lantas meminta pemerintah Liberia, Sierra Leone, Guinea, dan PBB untuk melakukan audit pendanaan penanganan Ebola. Riset Transparency International 2013 Global Corruption Barometer menemukan 48 persen pasien yang mereka survei di Sierra Leone dan 40 persen di Liberia mengaku melakukan penyuapan untuk mendapatkan layanan kesehatan. 

Menurut mereka sistem manajemen keuangan yang lemah dapat menciptakan peluang penyalahgunaan kekuasaan dan penyuapan yang bisa memperburuk kondisi pandemi.

Sumber foto : mediaindonesia.com

Egi Primayogha, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan di tengah krisis pandemi terdapat kelonggaran yang membuka lebar potensi korupsi. Menurut dia, tidak hanya sektor kesehatan, ekonomi dan sosial yang bisa korupsi, hampir di semua sektor bidang memiliki potensi yang sama. 

“Bansos itu contoh korupsi yang terlihat jelas. Tapi, mengesahkan UU yang kontroversial seperti undang-undang cipta kerja dan Undang-undang MK bisa dikategorikan sebagai korupsi, karena para oknum memanfaatkan kondisi kritis masyarakat demi mendapatkan keuntungan,” ungkap dia saat di telepon oleh tim Hakasasi.id

Sebelum pandemi terjadi, praktik korupsi sudah sering terjadi meskipun telah adanya pengawasan. Dalam kondisi saat ini, pengawasan korupsi tidak bisa dilakukan secara maksimal karena terdapat keterbatasan ruang gerak.

“Ada beberapa kebijakan baru seperti bantuan UMKM dan lanjutan bansos yang begitu rentan dengan tindakan korupsi, terlebih dalam proses distribusi. Karena sulitnya pengawasan, terdapat kemungkinan rekayasa pendataan di dalam prosesnya,” tutup Egi.