Pendirian badan khusus untuk otonomi Papua ditanggapi pesimis bakal memperbaiki kesejahteraan warga pulau kepala burung itu. Selama ini orientasi pemerintah hanya sebatas pembangunan infrastruktur saja.

Revisi UU Otonomi Khusus Papua yang disahkan DPR mengatur pembentukan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BKP3). Lembaga ini akan mengawasi pembangunan dan implementasi otsus Papua. Namun pengamat beranggapan lembaga ini tak bakal efektif.

Koordinator Tim Kajian Papua LIPI 2004-2006, Adriana Elisabeth, menyebutkan selama ini tabiat pemerintah hanya berkisar soal pembangunan infrastruktur. Padahal permasalahan sosial dan kesejahteraan lebih mengemuka di Papua.

“Misalnya ada kantor ada orang (BKP3), nah mereka-mereka itu para penyelenggaranya nanti, itu memahami atau tidak isu-isu intangible-nya (tak berwujud). Bagaimana tuh menyelesaikannya,” kata Adriana kepada hakasasi.id pada Jumat (16/7).

Ia menyebutkan hal-hal non fisik, seperti tingkat kesejahteraan selama ini menjadi masalah lama yang kerap lewat dari perhatian. Penolakan terhadap status otsus sendiri tak lepas dari masalah ini. 

Isu pendidikan misalnya, tak akan selesai dengan sekedar membangun fasilitas fisik seperti gedung sekolah. 

Adriana Elizabeth, Koordinator Tim Kajian Papua LIPI 2004-2006. Sumber foto : www.asianews.it

“Bagaimana membuat sebuah sistem pendidikan yang baik untuk Papua yang gurunya rutin ada di sana, kemudian sekolahnya dirawat. Anak-anak ikut sekolah tidak dihalangi, bagaimana mengatasi keamanan supaya proses pendidikan di Papua bisa berjalan dengan baik kan itu, bukan menambah fisik, tapi mengatasi problem yang ada,” kata Adriana.

BKP3 sebagai implementasi Revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otsus Papua bakal dipimpin oleh seorang Wakil Presiden. Anggota badan tersebut di antaranya adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, serta dua anggota masing-masing perwakilan orang asli Papua asal Provinsi Papua dan Papua Barat.

Tim serupa sebenarnya ada di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan nama Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Kala itu, lembaga yang bertanggungjawab langsung ke presiden ini juga dianggap gagal karena tak berhasil mendorong penyelesaian masalah kesejahteraan dan HAM yang telah terjadi di Papua.

UU Revisi Otsus Papua disahkan, Kamis (15/7) di tengah penolakan terhadap beleid tersebut. Majelis Rakyat Papua–sebagai lembaga resmi yang sah dalam UU Otsus yang beranggotakan beragam kelompok masyarakat dan agama–menolak UU tersebut karena merasa tersisihkan dalam pembahasan revisi.

Mahasiswa juga menyatakan penolakannya. Sebanyak 23 mahasiswa Universitas Cendrawasih ditangkap polisi saat melakukan aksi penolakan.