Perintah bekerja dari rumah tak dihiraukan di penyangga ibukota. Pekerja pinggiran ibukota yang dipaksa bekerja dari kantor menanggung risiko terpapar Covid-19 di tengah kolapsnya fasilitas kesehatan. 

Bram, bukan nama sebenarnya, punya dua kekhawatiran ketika badannya demam, batuk-batuk, diare, dan sakit kepala pada akhir Juni lalu. Ia khawatir terpapar Covid-19 atau kalaupun tidak ia rentan terpapar dengan gejala lebih parah. 

Kala itu menjelang pelaksanaan PPKM Darurat yang akan digelar pada 3 Juli 2021, angka penambahan pasien Covid-19 harian kala itu mencapai 27.913. Tetapi tepat sehari sebelum pelaksanaan PPKM Darurat pada 2 Juli, kantornya memberikan perintah tetap masuk kerja seperti biasanya. Padahal pekerjaan tak masuk kategori esensial maupun kritikal yang yang boleh tetap ke kantor selama PPKM Darurat. 

Ia pun akhirnya memutuskan untuk tes swab PCR dan dianggap bolos dari kantor. Untungnya hasil tes swab PCR menunjukkan negatif tetapi pihak perusahaan tak memberikannya izin karena sakit. 

“Padahal saya dilema, kalau saya benar positif saya takut menularkan kepada orang lain. Di sisi lain, kalau saya negatif juga takut diri saya tertular karena kondisi badan yang sedang tidak fit,” ungkapnya.

Bram bekerja sebagai copywriter di sebuah usaha retail fashion. Perusahaan tempatnya bekerja memberlakukan kebijakan no work, no pay dimana ia hanya mendapatkan gaji hanya jika datang ke kantor. Bram tidak habis pikir, padahal saat WFH pun ia dan teman-teman satu divisinya masih bisa bekerja di rumah.

“Gajinya yang didapat setelah potongan enggak sampai setengahnya lah dan kita divisi kreatif itu meski WFH masih tetep dikejar terus kerjaannya. Tidak seperti divisi lain,” keluh lelaki yang kini berusia 26 tahun tersebut.

Ini bukan pertama kali Bram merasa kecewa dengan perusahaan tempat kerjanya. Pada masa sebelum PPKM Darurat, perusahaannya cenderung abai terhadap situasi pandemi yang membuatnya resah. Bahkan, setelah 7 karyawannya positif selama seminggu perusahaan tidak mengubah sikap mereka dalam menghadapi pandemi.

Bram bekerja di ruangan kantor ber-AC yang menampung 14 orang orang karyawan dari dua divisi yang berbeda. Dalam ruangan tersebut tidak ada penyekat, semua orang duduk saling bersebelahan di sebuah meja besar dengan jarak kurang dari 1 meter. 

Tidak sedikit rekan-rekan kerjanya yang sangat ketat dalam menjaga diri menggunakan masker, ada juga yang sedikit longgar dan bahkan 4 orang diantaranya tidak memakai masker dari datang kerja sampai waktu pulang. Peraturan perusahaan juga seakan-akan hanya menjadi penghias agar mereka dapat beroperasi dengan normal. 

Perilaku perusahaan membuat Bram mundur dari perusahaan itu. Risiko untuk tetap bekerja terlampau besar. Jika sampai terpapar Covid-19, ia yakin tak bakal mendapat perawatan rumah sakit karena terlanjur dipenuhi pasien. 

Nasib Bram berbeda dengan Jihan, bukan nama sebenarnya, yang bekerja di ibukota. Pekerjaannya berada di sektor kritikal karena karena mengelola layanan konsumen rumah sakit. Jihan sendiri selalu masuk kerja karena berurusan dengan kontrak kerjasama beberapa rumah sakit 

Selama masuk bekerja ia dibekali oleh berbagai perlengkapan untuk memastikan keamanan kesehatan seperti sarung tangan, memastikan membawa baju ganti (pelapis), memakai masker dua lapis dan menggantinya per 4 jam.

“Jujur ya, gue masih deg-degan kalo harus datang ke rumah sakit, meskipun disana udah disiapin ruangan steril khusus untuk kita ketemu tapi tetap aja gak enak perasaan,” ungkap perempuan berusia 25 tahun tersebut.

Beberapa rekan kerjanya yang tak berkaitan dengan layanan konsumen rumah sakit bahkan tak perlu masuk ke kantor. 

Membandingkan dua pengalaman ini menunjukkan bahwa pekerja di penyangga ibukota lepas dari perhatian PPKM Darurat. Selama ini PPKM Darurat lebih banyak bicara mengenai penyekatan jalan protokol ke ibukota. 

Temuan dari LaporCovid-19 sendiri, hingga hari keempat PPKM Darurat 32% laporan warga yang diterima oleh mereka adalah pelanggaran protokol kesehatan di kantor. Sepertiga dari jumlah laporan yang mereka dapatkan seluruhnya. Laporan-laporan tersebut juga menunjukkan bahwa selama ini karyawan terpaksa masuk karena pemilik perusahaan tidak mengindahkan peraturan PPKM Darurat. 

Sementara di satu sisi para pekerja sulit untuk melawan dan dipaksa keadaan untuk tetap bekerja demi bertahan hidup.

Padahal, di masa pandemi para pekerja seharusnya tidak perlu pusing memikirkan urusan perut. Pemerintah wajib bertanggung jawab atas hajat hidup warga dan bahkan ternaknya menurut UU No.6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur menyebutkan status PPKM Darurat dilakukan oleh instruksi Kementerian Dalam Negeri namun tidak ada rujukan dasar hukum, tidak ada undang-undang yang mengatur dan hanya melanjutkan arahan presiden.

“Kalo kita lihat sekarang bagaimana tiba-tiba mendagri buat instruksi tentang PPKM darurat itu gak jelas penanggulangannya. Tiba-tiba Budi Gunadi Sadikin bercerita dia sebagai satgas PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) menangani bantuan untuk korporasi. Jadi gak ada PP nya gak ada dasar hukumnya, padahal ini sudah jadi amanat undang-undang,” jelas Isnur dalam diskusi bersama LP3ES berjudul “Gagalnya Indonesia Menyelamatkan Rakyat” tanggal 5 Juli 2021. 

Selama ini upaya pemerintah melawan pandemi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang tidak jelas dasarnya. Sebagai contoh, presiden sempat menyatakan bahwa pandemi Covid sebagai bencana nasional non-alam. Jika merujuk kepada PP 21/2008 yang mengatur tentang penentuan status bencana, tidak ada penjelasan mengenai tata cara penanggulangan bencana nasional non-alam. Ketidakjelasan ini kemudian tidak hanya membuat pemerintah terkesan amburadul dalam menangani pandemi. Hak-hak masyarakat juga jadi terabaikan karenanya.

Padahal, tidak hanya Pasal 55 UU Karantina Kesehatan yang menjamin kebutuhan dasar warga,.Pasal 26 UU 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga menjamin setiap orang yang terkena bencana untuk dipenuhi kebutuhan dasarnya. Jaminan pemenuhan kebutuhan dasar juga tercantum dalam Pasal 48 yang mengatakan bahwa dalam situasi bencana nasional masyarakat harus dipenuhi kebutuhan dasarnya.

“Bagaimana mau disuruh isolasi mandiri kalau masyarakat kemudian memikirkan bayar rumah, biaya makan, dan lain-lain,” jelasnya.

Presiden Jokowi kini menjanjikan agar selama PPKM Darurat tidak boleh ada warga yang kelaparan. Luhut Binsar Pandjaitan selaku Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali juga mengatakan bahwa pemerintah akan bagi-bagi beras demi melaksanakan arahan tersebut.

Tapi apa iya, kebutuhan masyarakat hanya beras saja?