Vaksinasi Covid-19 berbayar dianggap sebagai praktik kejam pemerintah di tengah krisis akibat pandemi. Negara memaksa berdagang vaksin dengan alasan mempercepat target vaksinasi. Namun alih-alih mempercepat herd immunity vaksinasi ini malah melupakan kewajiban pemerintah terhadap masyarakat. 

Langkah pemerintah melaksanakan vaksinasi Covid-19 berbayar mendapat penolakan dari berbagai pihak. Kebijakan ini dianggap kejam karena dilakukan di tengah masyarakat yang tengah merasakan krisis atas pandemi Covid-19. Founder Lokataru, Haris Azhar, menyebutkan negara justru melakukan praktik dagang ketika harus memberikan hak vaksinasi kepada publik.

“Tugas fundamental negara di tengah pandemi itu salah satunya adalah vaksinasi. Mereka harus memastikan akses, ketersediaan, dan menjamin kualitas. Bukan berdagang. Ini kebijakan kejam,” jelasnya dalam diskusi “Desakan Mencabut Vaksinasi Berbayar” yang dilakukan oleh Koalisi Warga Untuk Keadilan Akses Kesehatan pada Senin (12/7).

Vaksinasi berbayar sendiri merupakan kelanjutan dari vaksin Gotong Royong. PT. Kimia Farma mempersiapkan 1,5 juta dosis Vaksin Sinopharm untuk vaksinasi berbayar ini. Pembiayaan untuk dua dosis vaksin tersebut dibanderol Rp. 879.140.

Vaksinasi berbayar ini, kata Haris, merupakan wujud buruknya tata kelola pemerintahan dalam menangani pandemi. Pemerintah dan kabinet tak memiliki sense of crisis menangani pandemi. Mereka masih saja mengedepankan latar belakang mereka sebagai pengusaha untuk menangani pandemi. 

“Setengah kabinet adalah pedagang, ketika menjalankan pemerintahan akhirnya pakai ilmu dagang. Kalau seperti itu lebih baik mundur saja dari pemerintahan,” tegasnya.

Pemerintah seharusnya memaksimalkan seluruh aset, termasuk BUMN, dan aparat untuk mempermudah vaksinasi. Selama ini vaksinasi dirasa kurang merata di pedesaan ataupun pulau terpencil. Sedangkan vaksinasi berbayar hanya bisa dilakukan di perkotaan menggunakan fasilitas milik BUMN, PT. Kimia Farma (KAEF). 

Peneliti PSHK, Rizky Argama, menyebutkan bahwa pemerintah sendiri tak memiliki perencanaan terukur dalam program vaksinasi. Terbukti regulasi vaksinasi melalui peraturan menteri kesehatan berubah tiga kali, pertama vaksinasi dilakukan secara gratis tetapi ujungnya menjadi berbayar. 

Akrobat regulasi ini dimulai dengan Permenkes No. 84 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang menjamin bahwa penerima vaksin Covid-19 tidak dipungut biaya/gratis. 

Kemudian, peraturan tersebut diubah dengan Permenkes No. 10 Tahun 2021 yang menyebutkan badan hukum/badan usaha dapat melaksanakan Vaksinasi Gotong Royong untuk individu/orang perorangan. Kemudian, aturan ini kembali diubah menjadi Permenkes No. 19 Tahun 2021 dimana pasal 5 ayat 5, pelaksanaan vaksinasi. COVID-19 kepada individu/orang perorangan yang pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan.

“Dengan perubahan peraturan ini kelihatan bahwa pemerintah tidak memiliki strategi. Awalnya gratis kemudian terakhir malah berbayar,” tegasnya. 

Vaksinasi berbayar merupakan kelanjutan dari program Vaksin Gotong Royong. Pemerintah selalu berdalih vaksinasi yang diselenggarakan swasta ini akan mempercepat pencapaian herd immunity. Direktur Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja menyanggah klaim ini.

Ia menunjukkan perbandingan laju vaksinasi mandiri dan vaksinasi publik yang diadakan pemerintah di DKI Jakarta. Merujuk data di DKI Jakarta, pada 1 Juli 2021 vaksinasi mandiri dosis 1 mencapai 90.852 orang. Di saat yang bersamaan ada 4.458.251 orang yang mengikuti vaksinasi publik.

Elisa menyebut di waktu berikutnya pada 11 Juli, pertambahan vaksinasi publik mencapai sekitar 1 juta. Sementara itu penambahan peserta vaksinasi mandiri tak signifikan.

“Dari 90 ribu (pada tanggal 1 Juli) itu cuma bertambah 15 ribu, jadi 105.622. jadi apa yang percepatan ya, dalam tempo 11 hari itu cuma nambah 15.000,” kata dia.

Heboh RS Pelni Jualan Vaksin COVID019 Sumber foto : cnbcindonesia.com

Terpisah, epidemiolog Universitas Griffith, Dicky Budiman, beranggapan vaksin berbayar ini bisa salah langkah. Pemerintah kelabakan untuk memenuhi target vaksinasi. Seharusnya jika pemerintah tidak mampu menanggung pemenuhan vaksin harus terus terang dulu kepada masyarakat. 

Menurut dia pemerintah sendiri mematok target vaksinasi hingga akhir 2021 mencapai 70 persen warga atau sekitar 181 juta warga. Pada Juli angka vaksinasi yang harus dicapai adalah 70 juta warga. Namun, hingga 11 Juli kemarin baru 36 juta lebih warga yang mendapat vaksin pertama dan vaksinasi kedua mencapai 15 juta lebih.

“Tentu secara ideal ya, secara strategi public health, tentu ini bukan cara yang akan efektif ya mencapai target cakupan vaksinasi kita yang masih sangat jauh dari yang ditargetkan,” dalam pernyataan yang dikirimkan kepada Hakasasi.id, Minggu (11/7).

Penolakan vaksin berbayar juga disuarakan oleh ekonom, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyebut kebijakan ini tidak etis kala warga sedang diterpa krisis kesehatan dan ekonomi. 

“Karena dalam kondisi sekarang ya pemerintah yang seharusnya memberikan vaksinasi gratis apalagi banyak kelompok masyarakat yang daya belinya tertekan. Buat makan aja susah, apalagi beli vaksin,” kata Bhima kepada Hakasasi.id, Minggu (12/7)

Ia menganggap PT. Kimia Farma, penyelenggara vaksinasi berbayar, terkesan mencari untung dengan keadaan ini. Perilaku ini dilakukan tidak dapat lepas karena BUMN-BUMN farmasi memang sedang buntung.