Sumber foto : kompas.com

LaporCovid-19 angkat tangan menghentikan bantuan mencari tempat perawatan RS bagi pasien Covid-19. Semua faskes penuh dan upaya mereka menemukan jalan buntu, faskes sudah kolaps.  

Dering telepon menghentikan niat Yemiko Happy menyudahi pekerjaannya. Waktu itu sekitar pukul 23.00 WIB pada bulan Januari 2021, suara nafas pendek di ujung telepon meminta bantuan mencarikan ruang perawatan Covid-19. Hari-pun menjadi panjang, Yemiko mengutak-atik telepon genggamnya, seluruh database kontak rumah sakit tersimpan di hapenya.

Kala itu dia tengah berada di Bandung, tetapi si penelepon membutuhkan ruang perawatan di Jakarta. Jarak tak jadi hambatan selama sinyal telepon masih ada. Sebuah rumah sakit menyebutkan dapat menerima pasien Covid-19 untuk pukul 5 pagi, ia pun bernafas lega dan tak lama kemudian bisa memejamkan mata.

Kerja dadakan semacam itu sudah hampir menjadi rutinitasnya selama menjadi relawan di LaporCovid-19. Kelelahan fisik sudah pasti dialami oleh seluruh relawan sepertinya tapi yang lebih berat adalah tekanan mental yang dialami oleh semua relawan. 

Bantuan mereka menyangkut keselamatan peminta bantuan. Ada beberapa pasien Covid-19 yang mereka bantu sudah keburu meninggal sebelum mendapat perawatan, ataupun meninggal tak lama sampai di ruang perawatan.

“(Kami) Tidak semua murni relawan, ada yang bekerja, ada yang mahasiswa, sehingga kita kelelahan sekali dan apa lagi kalau ada yang kita bantu itu meninggal dunia. Hati nurani kami merasa sedih, kecewa dan bertanggung jawab atas itu. Jadi bukan lelah soal fisik tapi batin juga.  Semuanya lelah, sedih, burnout, itu pukulan untuk kita. Sebelumnya kita kuliah aman-aman saja sekarang dihadapkan dengan kondisi masyarakat yang ada.”

Yemiko Happy, Relawan COVID -19

Pandemi Covid-19 yang terus mengganas sejak 14 Juni 2021 lalu mendesak Yemiko untuk mencari relawan tambahan untuk menampung seluruh laporan yang masuk. Mereka harus menambah relawan dari delapan menjadi 10 orang. 

Sepuluh orang harus melayani begitu banyak laporan yang masuk mengenai COVID-19. Dalam satu jadwal piket bisa mendapatkan 10 laporan atau 30 orang per harinya. Relawan LaporCovid-19  tidak hanya menerima laporan pencarian rumah sakit saja. Para relawan juga harus menerima laporan dan mengolah keluhan soal KIPI setelah vaksin, laporan warga soal pelanggaran protokol kesehatan dan aduan bansos.

Sepanjang Mei, mereka mendapatkan total sekitar 90 laporan. Sementara di Bulan Juni, sekitar 384 laporan minimal masuk ke kantornya. Peningkatan laporan naik drastis, hampir dari 400%.

Keterbatasan memaksa mereka untuk tak melayani seluruh laporan. Apalagi banyak rumah sakit yang sudah tidak dapat menampung pasien lagi. “Seluruh rumah sakit yang ada di Jabodetabek saya blasting (pesan WA) jawabannya ‘mohon maaf’, ‘ruang ICU sudah penuh’,” ingatnya.

Melansir dari CNN News, relawan lain yakni Firdaus Firmansyah mengatakan bahwa  relawan berusaha mencari ketersediaan RS melalui aplikasi Sistem Informasi Rawat Inap (Siranap) milik Kementerian Kesehatan. Aplikasi ini tidak memiliki data realtime, menurutnya jumlah RS yang tersedia di Siranap tak menjamin 100 persen benar, lantaran ketika didatangi RS ternyata penuh.

“Di aplikasi terlihat masih ada kamar kosong, pas kita hubungi pasti saja selalu penuh,” ungkapnya.

Bahkan, saat LaporCovid-19 berupaya mencari rumah rawat terdapat 10 orang yang meninggal akibat tidak mendapatkan perawatan medis di RS.

Tingkat akurasi rendah dan membludaknya permintaan bantuan ini memaksa LaporCovid-19 menghentikan bantuan mencarikan ruang rawat bagi pasien Covid-19. Alasannya, tenaga para relawan terkuras dan nihilnya jumlah rumah sakit yang dapat menampung pasien. 

Yemiko memastikan layanan lain tetap dilakukan seperti laporan pelanggaran protokol kesehatan dan laporan vaksinasi.

“Kita sudah mengusahakan audiensi ke pemerintah juga, tapi sampai saat ini usahanya tidak maksimal. Kita sendiri lelah, sementara masih banyak yang harus dilakukan. Daripada menghambat program yang lain, maka kita tutup layanannya. Tapi bukan berarti kita berhenti begitu saja. Masih tetap kita pantau kasus covid di Indonesia,” jelas Yemiko.

Pemerintah Berkelit 

Berbagai data yang menunjukkan kematian pasien Covid-19 di luar rumah sakit membantah klaim Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa fasilitas kesehatan kita masih mampu menampung lonjakan pasien. Riset LaporCovid-19 yang menyebutkan 265 pasien Covid-19 meninggal saat isolasi mandiri adalah bukti, bahwa tak semua pasien COVID-19 bisa ditangani secara maksimal. 

Sementara itu laporan 63 orang meninggal karena kehabisan oksigen di Yogyakarta, dua orang meninggal tanpa perawatan di Semarang merupakan tragedi lanjutan dari kolapsnya fasilitas kesehatan ini. 

Kondisi darurat ini merupakan buah dari kurang seriusnya pemerintah menanggapi pandemi Covid-19 sejak awal tahun lalu. Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur, menyebutkan kondisi kesehatan yang meresahkan saat ini menunjukkan bahwa pemerintah sama sekali tidak siap, baik mempersiapkan fasilitas kesehatan maupun regulasi.

Menurutnya UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan sama sekali dikesampingkan untuk menangani pandemi Covid-19. Isnur menyebutkan penanganan pandemi ini seharusnya ditindaklanjuti dengan membuat peraturan turunan atas perundangan itu seperti dalam bentuk peraturan pemerintah. Namun hingga sekarang tidak ada tindak lanjut semacam ini.

“Ini berbeda ketika mereka mempersiapkan UU Cipta Kerja, peraturan turunan bisa dibuat secara kilat. Ini yang membuat sesak,” tegasnya di tengah diskusi ‘Gagalnya Pemerintah Indonesia Menyelamatkan Rakyat’ pada Senin (5/7).

Ia pun menyayangkan sikap pemerintah yang seolah-olah semua kondisi masih terkendali. Sedangkan angka kematian Covid-19 kian merangkak naik, baik di dalam fasilitas kesehatan maupun saat menjalani isolasi mandiri.