Sumber foto : kompas.com

Melonjaknya angka kasus Covid-19 dan kematian karena pandemi ini karena pemerintah gagal menangani pandemi. Sudah saatnya mereka mengumumkan kondisi darurat dan meminta maaf kepada publik.

Buruknya kondisi penanganan Covid-19 berujung pada lonjakan kematian. Hingga saat ini, data pemerintah hingga tanggal 4 Juli 2021 mencatat kematian mencapai 60.582 jiwa. Inisiator Lapor Covid, Irma Hidayati menyebutkan tingginya kematian ini seharusnya bisa dicegah. 

Situasi saat ini merupakan hasil dari ketidakefektifan pencegahan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah. Sepanjang masa pandemi penanganan pemerintah justru didominasi oleh pelonggaran sosial, termasuk mendahulukan kepentingan ekonomi di atas kesehatan masyarakat. 

“Pemerintah perlu mengakui bahwa kondisi sudah gawat darurat dan meminta maaf serta menunjukkan empati. Perlu berhenti melakukan komunikasi yang mencitrakan bahwa kita sedang baik-baik saja yang justru mengakibatkan rendahnya kewaspadaan masyarakat terhadap masifnya penularan Covid-19.” ujarnya dalam diskusi daring bertajuk Gagalnya Pemerintah Indonesia Menyelamatkan Rakyat pada Senin (5/7).

Diskusi ini digelar oleh Konsorsium Masyarakat untuk Kesehatan Publik yang terdiri dari YLBHI, LaporCovid-19, ICW dan Lokataru, dan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). 

Data yang dihimpun LaporCovid-19 dari pemberitaan media massa dan media sosial menyebut hingga 4 Juli 2021, 291 orang meninggal saat melakukan isolasi mandiri di rumah. Ini seiring dengan laporan puluhan orang meninggal karena tidak mendapatkan bantuan oksigen di IGD RS Sardjito (Kompas, 4 Juli 2021). 

Data ini menjadi potret nyata kolapsnya fasilitas kesehatan yang menyebabkan pasien Covid-19 kesulitan mendapatkan layanan medis yang semestinya. Selain itu, jumlah tenaga kesehatan yang terinfeksi dan yang meninggal pun semakin banyak. Hingga 5 Juli 2021, Pusara Digital LaporCovid-19 mencatat setidaknya 1,046 tenaga kesehatan yang meninggal karena Covid-19. 

Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur, menyebutkan sepanjang pandemi mengabaikan Peraturan Perundang-Undangan khususnya UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan dimana sebenarnya UU tersebut memiliki kajian epidemiologi yang kuat. 

Pemerintah tidak menyegerakan pembentukan peraturan pemerintah (PP) terhadap UU No. 6/ 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang membuat kondisi sekarang kacau karena ada kekosongan hukum serta mengakibatkan adanya tumpah tindih kebijakan dan komando. 

Pengabaian ini berimbas pada hilangnya kewajiban pemenuhan kebutuhan dasar rakyat saat dalam status darurat kesehatan masyarakat dan darurat bencana, jelas pemerintah tidak memenuhinya. “Status PPKM dilakukan oleh instruksi Kementerian Dalam Negeri, namun tidak ada dasar hukum, tidak ada UU.” 

Herlambang P. Wiratman. Sumber foto : abc.net.au

Akademisi Unair, Herlambang P. Wiratraman, menyebutkan tiga kegagalan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, yakni pertama, tingginya angka kasus Covid-19. Kedua adalah ambruknya RS, ketidaktersediaan oksigen sehingga banyak warga meninggal. Dan ketiga adalah tingginya angka nakes yang meninggal. 

“Kematian yang tak bisa diantisipasi dengan penyediaan layanan medis, menunjukkan fakta jelas tentang kegagalan negara dan dapat disebut sebagai constitutional failure. Pemerintahan Jokowi harus meminta maaf terbuka dan menegaskan tanggung jawab hukum dan politiknya” jelas dia. 

Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Lalola Easter Kaban, menyebutkan pemerintah sudah salah langkah sejak awal penanganan pandemi. Salah langkah ini dapat terlihat ketika korupsi mewarnai penanganan pandemi, yakni kasus korupsi Bansos yang menyeret Menteri Sosial Juliari Batubara.