Sumber : rappler.com

Ciri king of lip service itu mudah dilihat, seperti kalau berkata indah dan kalau berpesan bijak. Namun ibarat lipstik, kata itu hanya indah di bibir. Selebihnya jauh panggang dari api.

Orang boleh puas ketika Presiden Joko Widodo menjawab kritik BEM UI sebagai ‘King of Lip Service’. Jawabannya sederhana, kritik itu bentuk ekspresi mahasiswa di negara demokrasi sehingga universitas tak perlu menghalangi pendapat mahasiswa macam begini. Saat ini, lanjut dia, lebih penting bekerja sama mengatasi pandemi Covid-19. 

Kata yang dipilih Jokowi santun, tegas, dan bijak. Apalagi ia membubuhkan kalimat tambahan soal tata krama kritik. Jawaban itu pula mungkin berhasil jadi antiklimaks julukan Jokowi King of Lip Service.

Tetapi apakah pernyataan presiden itu menunjukkan bahwa dia menerima kritik atau justru menunjukkan kelihaiannya melakukan lip service?

Mencari tahu sebuah pernyataan menjadi bagian dari lip service atau tidak maka tak cukup dengan mendengar atau mencatat omongan. BEM UI sendiri sebelum melontarkan kritik itu membubuhkan beberapa referensi pemberitaan mengenai apa yang diucap Jokowi tak pernah selaras dengan kejadian, begitulah muasal kritik King of Lip Service ini.

Katanya begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya. Semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan tidak lebih dari sekadar bentuk “lip service” semata,” tulis mereka melalui komentar akun instagram BEM UI. 

Nah, paling tidak kita perlu ukur beberapa kalimat presiden untuk memastikan bahwa jawabannya itu lip service atau bukan. Pertama adalah soal kritik itu bentuk ekspresi yang lumrah dalam negara demokrasi.

Usai kritik ini diunggah serangan digital tetap dialami oleh Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra. Serangan ini mulai dari doxing hingga dugaan upaya peretasan.

Kedua, soal fakta terungkapnya rangkap jabatan Rektor UI, Ari Kuncoro, dan Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UI, Saleh Husin. Mengutip kompas.com, saat Ari dilantik menjadi rektor pada 4 Desember 2019 lalu ia masih menjabat komisaris di BNI. Jabatan itu ia lepaskan karena pindah menjadi komisaris di Bank BUMN lain, BRI, pada Februari 2020 hingga sekarang. 

Saleh Husin sendiri duduk sebagai Ketua MWA ketika Ari dilantik dan menjabat sebagai Managing Director di Sinar Mas sekaligus Koordinator Staf Ahli Wakil Presiden. 

Padahal, Pasal 35 Statuta UI menyebutkan rektor tidak boleh rangkap jabatan di beberapa posisi tertentu, salah satunya di BUMN. Hal serupa juga berlaku bagi Ketua dan Sekretaris MWA yang diatur dalam Pasal 29 Statuta UI Statuta UI yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013.

Rangkap jabatan oleh rektor dan ketua MWA UI ini terjadi di pemerintahan. Jika presiden tidak sekedar lip service ketika menjawab kritik BEM UI, ia seharusnya melakukan teguran atau pencopotan menanggapi fakta rangkap jabatan ini.

Ketiga soal penanganan pandemi Covid-19. Jika presiden benar-benar ingin meminta semua pihak bekerjasama mengatasi pandemi Covid-19 maka seharusnya ia mengeluarkan kebijakan signifikan untuk menyetop penyebaran penyakit ini sejak Pandemi diumumkan pada Maret 2020 lalu. Tindakan signifikan itu adalah karantina wilayah atau lockdown

Selama ini pemerintah bolak-balik kebijakan untuk menghindari kebijakan lockdown, dari PSBB hingga PPKM Mikro. Tetapi korban yang terus meningkat dari memilih pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). PPKM Mikro menyisakan banyak celah masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Masyarakat sendiri tetap melakukan aktivitas untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Saat ini penambahan kasus harian mencapai 20.000 dan pada 29 Juni 2021 jumlah pasien mencapai 228.845 kasus aktif. Jumlah pasien di beberapa fasilitas kesehatan telah melebihi kapasitas.

Belakangan presiden menunjuk komando penanganan pandemi Covid-19 di Jawa Bali kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dan menerapkan PPKM Darurat. Pemerintah tetap saja tidak mau menetapkan status karantina wilayah sesuai UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan. 

Status PPKM ini, apapun namanya darurat ataupun mikro, menjadi cara pemerintah untuk lepas dari tanggung jawab menanggung kebutuhan hidup masyarakat ketika harus berdiam diri di rumah. Soal keampuhannya, kita lihat saja kelak. 

Nah, sekarang kira-kira presiden ikhlas mendengar kritik atau justru menggelar pertunjukan lip service?