Represi kampus di tengah pandemi marak terjadi. Kisah BEM UI mendapat panggilan karena kritik ‘Jokowi King of Lip Service’ hanya satu bagian dari represi ini. Beberapa perguruan tinggi bahkan sampai memecat hingga menskors mahasiswanya karena protes. 

Minggu (27/6) tak dirasakan sebagai hari libur bagi serombongan pengurus BEM UI. Mereka harus menemui pihak rektorat karena postingan instagram Jokowi King of Lip Service yang mereka unggah melalui akun instagram. Pemanggilan ini bagian dari ‘pembinaan’ karena kritik terhadap pemerintah.

“Pemanggilan terhadap BEM UI ini karena menilai urgensi dari masalah yang sudah ramai sejak postingan yang mereka buat di akun sosial media BEM UI. Pemanggilan ini adalah bagian dari proses pembinaan kemahasiswaan yang ada di UI,” kata Direktur Kemahasiswaan  Dr Tito Latif  dalam surat panggilan kampus untuk BeM UI seperti diberitakan detikcom.

BEM UI yang menyematkan julukan “The King of Lip Service” pada foto Presiden Joko Widodo di akun Instagram dan situs resmi mereka menuai karena menganggap sejumlah ketidaksesuaian antara janji dan kebijakan yang diambil Jokowi , seperti pelemahan KPK, dan revisi UU ITE. 

Kisah pengekangan terhadap kebebasan berekspresi para mahasiswa memang kerap terjadi kepada mahasiswa yang bersikap kritis kepada pemerintah atau otoritas kampus sendiri. 

Lokataru Foundation mencatat sejumlah kasus pemasungan kebebasan berekspresi yang dilakukan kampus selama 2019-2021 berupa skors, drop out, hingga pelaporan kepada polisi. 

Sepanjang  2019-2020 setidaknya ada 12 diskusi yang dibubarkan oleh pihak kampus, aparat, atau ormas. Sejumlah diskusi yang dibubarkan tersebut umumnya mengangkat tema Papua, LGBT, atau pemakzulan presiden. Sementara itu ada 72 mahasiswa dijatuhi sanksi skorsing hingga drop out akibat terlibat demonstrasi yang mengkritik kebijakan kampus. 

Sementara selama glemobang aksi Reformasi Dikorupsi 2019, ada 37 kampus yang dilaporkan mahasiswanya karena kedapatan memberikan ancaman DO, skorsing, dan sebagainya jika terindikasi mengikuti aksi tersebut.

Di tahun 2020, sebanyak tujuh mahasiswa Universitas Nasional yang menuntut transparansi kampus dan keringanan karena pandemi dilaporkan pihak kampus ke kepolisian. Di tahun yang sama seorang mahasiswa Universitas Syiah Kuala dilaporkan seorang dosen karena mengkritik fakultas di grup WhatsApp. Mahasiswa tersebut divonis bersalah dan dijatuhi hukuman tiga bulan penjara.

Sementara pada 2021, Universitas Bandang Lampung melaporkan dua mahasiswanya yang meminta keringanan UKT ke polisi. Pihak rektorat melaporkan dua mahasiswa tersebut dengan dugaan penghasutan dan pelanggaran UU Kekarantinaan.

Manajer Program Lokataru Foundation Mirza Fahmi menjelaskan ada sejumlah indikasi  yang menyebabkan budaya kebebasan berekspresi di lingkungan kampus menjadi luntur.

Ia menyebut dunia kampus yang semakin komersial yang tugasnya sebatas pencetak tenaga , bukan penjaga budaya kebebasan berekspresi. “Jadi ada semacam pergeseran nilai, karena komersialisasi, jadi transaksi antara mahasiswa semakin material. Jadi  gue keluar duit, lu kasih ijazah,” kata Mirza, Rabu (30/7).

Sementara itu, kampus, menurut Mirza semakin feodal. “Dunia akademik makin feodal, (yang dibicarakan) sopan santun, tata krama, etika berpendapat. (Rektorat)  mulai jadi semacam tiran-tiran kecil di kampus,” kata Mirza.

Dan yang terakhir menurut Mirza adalah semakin besarnya tekanan pemerintah terhadap instansi pendidikan terutama perguruan tinggi negeri. Mirza melihat gejala ini semakin terlihat kala gelombang aksi terkait revisi UU KPK 2019 lalu.

“Sejak reformasi dikorupsi hingga pasca (aksi penentangan)  Omnibus . Karena pasca isu reformasi dikorupsi isu berhembus bahwa rektor akan disanksi kalau tidak bisa melarang mahasiswanya turun ke jalan. Itu sebenernya menjadi salah satu awal rektorat semakin kencang melakukan (represi), bukan cuma aksi di luar kampus tapi juga yang di dalam kampus,” kata Mirza.