Serangan digital terhadap aktivis selalu berakhir misterius. SAFEnet minta pelaku aparat hukum mengungkap penyerangan ini.

Nyaris tak ada satupun jejak penanganan serangan digital terhadap aktivis. Serangan serupa terakhir dialami oleh sekelompok aktivis antikorupsi yang memprotes Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK. 

Koordinator Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Damar Juniarto, mengungkap polisi seharusnya menangani kasus ini dengan serius. Selama ini kelanjutan hukum kasus serangan digital terhadap aktivis kerap mandeg. 

“Bagi kami muaranya harus ke pengungkapan siapa pelaku dan penegakan hukum pada pelaku. Karena kita harus memutus rantai serangan digital yang sudah terjadi,” ujarnya kepada Hakasasi.id, Rabu (19/5). 

Ia menyebut sejumlah laporan ke aparat terkait serangan digital yang menimpa Ravio Patra dan Thowik dari Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (Sejuk) tak kunjung jelas kelanjutannya. “Hingga hari ini saya belum dengar ada pengungkapan dan penangkapan siapa pelakunya,” kata dia.

Tak tertanganinya laporan serangan digital ini menimbulkan kesan pembiaran. Ada kesan tebang pilih dan impunitas pada para pelaku serangan yang akan menganggap bahwa serangan-serangan semacam ini dianggap normal.

Kasus serangan digital dan teror telepon pada pegiat anti korupsi terjadi saat pelaksanaan forum diskusi soal pelemahan KPK terkait TWK.  Sejumlah aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), serta eks pimpinan KPK, seperti Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas menjadi sasaran target penyerangan. 

Para korban mengaku sempat tak bisa mengakses akun WhatsApp mereka, dan menerima teror telepon dari nomor misterius selama berjam-jam. 

Serangan digital yang dialami aktivis penggiat anti korupsi ini menambah panjang rentetan serangan digital yang bermotif politik. Selama 2020, Safenet mencatat ada 147 serangan digital bermotif politik.