Kepolisian menyeret Jumhur Hidayat ke meja hijau karena memprovokasi terjadinya demonstrasi penolakan pengesahan UU Cipta Kerja melalui twitter. Namun pengakuan perwakilan demonstran di persidangan menyebutkan tak ada kaitan.

Pengakuan ini terungkap dalam sidang Jumhur dalam perkara penyebaran berita bohong pada Senin lalu (10/5). Saksi dari Penasihat Hukum yakni Rozi Brilian, seorang peneliti dari KontraS yang pada tahun 2020 mengikuti aksi penolakan RUU Cipta Kerja Omnibus Law dan tergabung dalam BEM UI.

Rozi mengungkap dirinya mengetahui ada penolakan di sosial media mengenai Omnibus Law. Ia mengaku memang terdapat begitu banyak seruan aksi kala itu. Namun mahasiswa bergerak atas dasar kesadaran sendiri.

“Waktu itu begitu banyak seruan-seruan aksi yang ada di media sosial, saya tidak tahu persisnya mereka itu secara individu,” ucap Rozi di muka persidangan.

Ia menerangkan bahwa banyak tokoh dan organisasi yang menyuarakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Seperti Dandhy Dwi Laksono dan akun-akun lembaga swadaya masyarakat (LSM) lain.

Meski demikian, menurut keterangannya mahasiswa yang turun ke jalan saat itu bukan diakibatkan karena ajakan sosial media, melainkan karena keresahan dan kesadaran RUU Cipta Kerja berbahaya untuk masa depan.

Sebelum melakukan aksi, BEM  berbagai universitas melakukan diskusi dan konsolidasi sebelum demonstrasi. Akan tetapi ia tidak mengetahui alasan masyarakat umum dalam mengikuti aksi demo saat itu.

Jumhur sendiri didakwa telah menyebarkan berita bohong dan membuat onar lewat kicauannya di media sosial Twitter, pada 7 Oktober 2020.

“UU ini memang untuk investor primitif dari RRC dan pengusaha rakus. Kalau investor beradab ya seperti di bawah ini. 35 investor asing nyatakan keresahannya terhadap pengesahan UU Cipta Kerja,” cuit Jumhur.