sumber foto: Katadata

Penyitaan 13 kapal milik PT. Jelajah Bahari Utama (JBU) atas kasus ASABRI membuat operasi perusahaan mandek. Padahal perusahaan itu tak terkait dengan kasus ASABRI.

Dugaan penyitaan serampangan ini terungkap dalam surat permohonan pembatalan lelang yang dilayangkan oleh Firma Hukum Lokataru selaku kuasa hukum PT. JBU. Menurut mereka perusahaan itu tak seharusnya menanggung penyitaan. 

Penyitaan ini sendiri dilakukan terkait kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang dana investasi PT. ASABRI  oleh tersangka Heru Hidayat. Kejaksaan Agung melakukan lelang aset sitaan berupa 13 kapal milik PT Jelajah Bahari Utama (JBU).

“Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus secara sepihak mengajukan penetapan penyitaan melalui Pengadilan Negeri Batam tanpa adanya pemberitahuan kepada pemilik dari aset-aset tersebut,” seperti tertulis dalam surat Lokataru terkait permohonan pembatalan lelang 13 kapal tersebut. 

Lokataru pun menjelaskan tak ada kaitan antara aset yang disita Kejaksaan Agung pada Maret 2021 lalu tersebut dengan kasus tersangka. Perusahaan itu kini harus menanggung kerugian atas penyitaan ini. Awak kapal yang selama ini menggantungkan mata pencaharian pada kapal tersebut juga tak dapat bekerja. 

“Kerugian yang dialami karyawan salah satunya penghasilan yang menurun dan tidak ada kepastian hukum kapan mereka bisa bekerja kembali seperti biasanya,” tulis surat itu. 

Lokataru sendiri sudah melayangkan penolakan terkait penyitaan dan rencana pelelangan aset tersebut pada April 2021 lalu.

Penyitaan 13 kapal ini dilakukan Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Maret 2021 lalu merupakan bagian dari penyidikan terkait tindak pidana korupsi dan pencucian uang dana investasi PT ASABRI dengan tersangka Heru Hidayat. Heru merupakan salah satu pemegang saham PT JBU. Ia diduga mengendalikan investasi perusahaan pelat merah tersebut dalam kurun waktu 2012-2019.

Jawapos.com melaporkan Kejaksaan Agung kala itu bakal melakukan penaksiran  terhadap aset yang disita dalam rangka perhitungan penyelamatan kerugian negara.