sumber foto: Republika

Kelompok masyarakat sipil menilai pemerintah gegabah menggunakan data kekerasan di Papua sebagai landasan penetapan labelisasi teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Data kekerasan di Papua sepanjang 2010-2021 yang dikemukakan Kantor Staf Presiden, Kamis (6/5)  harusnya menjadi acuan meredam kekerasan menggunakan cara damai.

“Kalau berdasarkan angka kekerasan di Papua yang tinggi sehingga untuk meredam kekerasan melalui ruang dialog dan menghentikan penggunaan cara kekerasan,” kata Direktur Imparsial Al Araf saat menanggapi publikasi pemerintah soal jumlah kekerasan di Papua sejak 2010 sampai 2021, dalam forum Papua Monthly Update, Jumat (7/5)

Ia menilai tingginya angka kekerasan itu beriringan dengan penambahan pengiriman pasukan ke Papua. Artinya pendekatan keamanan yang dilakukan pemerintah sekarang tidak berhasil meredam konflik dan kekerasan. Tetapi pemerintah tetap bersikukuh dengan cara ini. 

“Saya tidak melihat logika yang rasional dari pemerintah ketika menyampaikan data itu dan kemudian mengambil pilihan labeling terorisme,” kata Al Araf. 

Sementara itu Wakil Koordinator Kontras Rivanlee Anandar menilai publikasi data kekerasan oleh KSP hanya akal-akalan guna menguatkan labelisasi teroris pada KKB. “Kelihatan bahwa data yang disampaikan ini data yang ditujukan hanya untuk menunjang penetapan teroris kepada KKB,” kata Rivanlee. 

Data kekerasan di Papua sebelumnya dikemukakan  Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani pada Kamis, (6/5) dalam sebuah diskusi daring. Jaleswari mengungkapkan bahwa sepanjang 2010 hingga awal 2021 terdapat  299 kasus yang mengakibatkan 395 orang meninggal. Dalam forum tersebut, Jaleswari mengklaim insiden kekerasan paling banyak diakibatkan oleh KKB.