sumber foto: Kompas.com

Ketua KPK, Firli Bahuri, ditengarai di belakang pelemahan ini.

Wadah Pegawai (WP) KPK menyatakan tidak setuju dengan TWK yang digelar untuk pengalihan status ASN pegawai KPK. Menurut mereka tes ini sengaja dipakai untuk menyingkirkan pegawai yang tidak disukai oleh pimpinan KPK. Padahal mereka memiliki integritas dan profesionalitas, dan posisi strategis penanganan kasus korupsi. 

“Tes ini dapat berfungsi untuk menjadi filter untuk menyingkirkan Pegawai KPK yang berintegritas, profesional serta memiliki posisi strategis dalam penanganan kasus-kasus besar di KPK,” tulis pernyataan sikap WP KPK yang ditandatangani ketuanya, Yudi Purnomo Harahap pada Rabu (6/5).

WP KPK menegaskan sikap tidak setuju terhadap tes yang wajib dilaksanakan oleh para pegawai KPK ini. Tes ini merupakan tindak lanjut atas upaya pelemahan pemberantasan korupsi sejak revisi UU KPK dan menjadi penyingkiran pegawai KPK yang menangani kasus strategis.

Tes ini pun dianggap melanggar hak konstitusi untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dengan adanya TWK, WP KPK berpendapat bahwa tes ini tidak sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas karena sejak awal tidak jelas konsekuensinya.

“TWK muncul dalam Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2021 yang bahkan dalam rapat pembahasan bersama tidak dimunculkan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan siapa pihak internal KPK yang begitu ingin memasukan TWK sebagai suatu kewajiban?” imbuh Yudi.

Padahal putusan MK Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang dibacakan Selasa kemarin (4/5) menyebutkan pengalihan status ASN pegawai KPK yang tidak boleh merugikan hak Pegawai KPK. Seharusnya Pimpinan KPK menjalankan putusan itu secara konsisten dengan tidak menggunakan TWK sebagai ukuran baru dalam proses peralihan yang menyebabkan kerugian hak Pegawai KPK.

“Pemberantasan korupsi tidak bisa dipisahkan dari konteks institusi dan aparatur berintegritas dalam pemenuhannya. Segala upaya yang berpotensi menghambat pemberantasan korupsi harus ditolak,” tutupnya.

Ketua KPK, Firli Bahuri, sendiri disebut-sebut berada di belakang upaya penyaringan melalui TWK ini. Dikutip dari CNN Indonesia, sebanyak 75 pegawai tidak lolos tes dan terancam dipecat padahal ketentuan ini tak ada dalam peraturan manapun. 

“Dalam rapim setelah TWK diterima KPK, Firli bersikeras memecat yang tidak lulus ASN, padahal sudah diperingati oleh pimpinan dan pejabat struktural yang lain, bahwa tidak ada dasar memecat, kemudian juga dasar penilaian juga tidak ada indikator [yang] jelas,” ucap sumber seperti ditulis CNN Indonesia.