Hukum HAM di Indonesia

Berisi tautan pada peraturan perundang - undangan yang mengandung semangat pemajuan, penegakan serta pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.


Hukum HAM di Indonesia

  1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  2. Undang - Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  3. Undang - Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
  4. Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  5. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  6. Undang - Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
  7. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
  8. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
  9. Undang - Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
  10. Undang - Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang
  11. Peraturan Komnas HAM No. 1 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Aksi Bisnis dan HAM di Indonesia
  12. Peraturan Komnas HAM No. 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Pembela HAM
  13. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
  14. Undang - Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
  15. Undang - Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
  16. Undang - Undang No. 9 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak - Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata
  17. Undang – Undang No.1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk - Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
  18. Undang - Undang No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak - Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak
  19. Undang - Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  20. Instruksi Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi
  21. Keputusan Presiden RI No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia
  22. Keputusan Presiden RI No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
  23. Keputusan Presiden RI No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
  24. Undang - Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
  25. Undang - Undang No. 21 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 11 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan
  26. Undang - Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum bagi Pekerja
  27. Undang - Undang No. 19 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Pekerja secara Paksa
  28. Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  29. Undang - Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
  30. Undang-Undang No. 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya Undang - Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
  31. Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  32. Undang - Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
  33. Undang - Undang No. 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak - Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
  34. Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  35. Undang - Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas
  36. Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  37. Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak - Hak Anak
  38. Undang - Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
  39. Undang Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak - Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
  40. Undang - Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak - Hak Sipil dan Politik
  41. Undang - Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
  42. Undang - Undang No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965
  43. Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  44. Undang - Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Marabat Manusia