Loading...
ARTIKEL2020-10-26T09:39:56+00:00

Saksi Pelapor Jumhur Resah Merasa Dianggap ‘Kuli’

Saksi pelapor Jumhur Hidayat, Aby Febryanto Dunggio, dikenal sering melapor hal-hal viral ke media sosial. Ia mengaku merasa resah dianggap kuli usai membaca kicauan Jumhur soal UU Cipta Kerja atau Omnibuslaw.  Persidangan kasus dugaan penyebaran berita bohong memasuki tahap pemeriksaan saksi pelapor, Aby Febryanto Dunggio, pada Kamis 25 Februari lalu. Ia mengaku melaporkan Jumhur lantaran resah setelah membaca kicauan [...]

By |March 1st, 2021|Artikel|0 Comments

Pemimpin Gereja Katolik Papua Serukan Hentikan Kekerasan

Sumber foto : mediaindonesia.com Pemimpin-Pemimpin Gereja Katolik Papua yang tergabung dalam ‘Provinsi Gerejawi Merauke’ menyerukan penghentian kekerasan menghadapi kondisi keamanan di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak, Papua. Mereka ingin pemerintah pusat dan kelompok masyarakat berdialog tentang masa depan Papua, termasuk soal otonomi khusus.  Seruan ini dilayangkan oleh empat pemimpin Gereja Katolik Papua, yakni Uskup Jayapura Mgr. Leo Laban Ladjar, [...]

By |March 1st, 2021|Artikel|0 Comments

Nasib Apes Bekas Pegawai PDAM Kabupaten Kupang Berbulan-bulan Tak Dapat Uang Pensiun

Pegawai pensiunan PDAM Kabupaten Kupang berbulan-bulan tak mendapat dana pensiun. Penahanan dana pensiun ini terjadi lantaran pegawai tersebut melaporkan dugaan korupsi Polda NTT. Dua pensiunan ini adalah Bonifasius Lutuedo dan Ismail Ganti. Keduanya pensiun pada 2020 lalu. “Saya terima SK-nya bulan Juli tanggal 1 tahun 2020. Tidak dapat sama sekali. SK pensiun itu tanggal 1 Juli tahun 2020. [...]

By |March 1st, 2021|Artikel|0 Comments

Omong Kosong (Editorial)

Akbar Alamsyah mungkin sedang geleng-geleng kepala sambil tepok jidat di alam kubur ketika mendengar sigapnya kabinet dan polisi menanggapi pidato presiden soal keterbukaan kritik. Mereka sungguh kreatif mengelola permintaan presiden kali ini, ada yang membentuk tim pengkaji ataupun polisi virtual agar kritik tak mudah gampang dijerat UU ITE. Padahal sudah banyak pengkritik di negeri ini sampai mati dan sekarat. [...]

By |March 1st, 2021|Artikel|0 Comments

Kasus Mafia Tanah: Persengkongkolan Preman dengan Kelompok Kepentingan Besar

Kantor Hukum dan HAM Lokataru menyatakan praktik mafia tanah terjadi karena kongkalikong antara preman dan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan untuk menguasai lahan dari pemilik yang sah. Hal ini berdasarkan beberapa kasus sengketa lahan yang mereka tangani. Kasus tersebut diduga melibatkan mafia tanah. "Persekongkolan semacam ini dapat menghasilkan perubahan kawasan hijau dan konservasi menjadi kawasan perumahan dan bisnis, [...]

By |February 25th, 2021|Artikel|0 Comments

Mahasiswa Papua Sedunia Tolak Pemekaran Wilayah

Puluhan mahasiswa Papua menggelar aksi penolakan pemekaran wilayah dan menuntut dikembalikannya lembaga adat di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mereka menganggap pemekaran hanya berdasarkan kepentingan pemerintah pusat, pengusaha -- terutama Freeport, dan elit daerah. Aksi dimulai sejak jam 10 pagi dan dilakukan secara damai pada 22 Februari 2021. Peserta aksi ini adalah mahasiswa asal Mimika yang tersebar di wilayah [...]

By |February 25th, 2021|Artikel|0 Comments

Tolak DOB dan Mapolres Baru Ribuan Warga Dogiyai Turun ke Jalan

(Dokumentasi: Abeth Yamoe You) Ribuan warga Dogiyai, Papua, melakukan aksi damai menolak Daerah Otonom Baru (DOB) dan menolak pembentukan Polres baru di Dogiyai pada 22 Februari 2021. Mereka beranggapan pemekaran wilayah tak akan menyelesaikan masalah di Papua. Aksi dilakukan oleh warga yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Papua ini terdiri dari sebelas distrik dan juga aparatur sipil negara (ASN), ketua [...]

By |February 23rd, 2021|Artikel|0 Comments

Penolakan Permohonan Keterbukaan Audit BPJS Mengkhianati Publik

Putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi keterbukaan laporan audit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 2018 dianggap mengkhianati masyarakat. Padahal informasi ini penting karena lembaga asuransi kesehatan publik ini mencatat gagal bayar pada tahun 2018. BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik seharusnya memberi pertanggungjawaban kepada warga sebagai pihak yang membayar iuran. Putusan MA jelas telah merampas hak atas [...]

By |February 23rd, 2021|Artikel|0 Comments

PeduliLindungi: Kembali Mengumpulkan Data Sensitif Milik Pengguna

PeduliLindungi -  sebuah aplikasi surveilans kesehatan yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bersama dengan Telkom Indonesia ditengarai mengambil data pribadi pengguna lebih dari semestinya. Meski telah melakukan revisi dan pembaruan beberapa kali, permintaan pengambilan data pribadi kembali mengumpulkan data sensitif penggunanya. CitizensLab (21/12/2020) mencatat aplikasi yang telah diunduh lebih dari satu juta pengguna tersebut menyertakan permohonan [...]

By |February 22nd, 2021|Artikel|0 Comments

Pemotongan Hak Kesehatan Berujung Kematian Anak Ex-Karyawan PT Smelting

Pemutusan pembayaran BPJS Kesehatan buruh PT Smelter sebelum PHK diputuskan merenggut nyawa seorang bocah. Anak itu terlambat ditangani karena tanggungan iuran BPJS disetop perusahaan secara sepihak. Keluarganya mencari pinjaman tapi bocah itu sudah berpulang.  Rohman Rumiyadi sadar hidup mati anaknya, Alifia Zharfani Afiyah, pada Selasa malam 21 Februari 2019 lalu bergantung pada kegigihannya mencari uang menutup biaya BPJS Kesehatan. [...]

By |February 22nd, 2021|Artikel|0 Comments
Go to Top