Danrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan,, didampingi Bupati Yahukimo Abock Busup, ketika meresmikan Koramil 1715-06/ Dekai di Kampung Keike, Distrik Dekai, 2020. Dok./Penrem172/PWY. Via Papua Inside

Oleh Louis Kabak

Kondisi Papua masih panas. Pengerahan kekuatan militer dengan alasan keutuhan keamanan negara masih marak. Pos-pos militer, brimob, koramil dibangun di seluruh wilayah Papua. 

Salah satunya lokasi pembangunan pos miiter dan polisi ada di Kabupaten Yahukimo. Pembangunan mako brimob dan pos-pos militer lain digaungkan dengan dalih keamanan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dua titik yang menjadi tempat pembangunan pos-pos ini adalah Ibu Kota Kabupaten Yahukimo, Dekai dan Distrik Suru-Suru. 

Pos ini bukan berupa bangunan baru melainkan menggunakan fasilitas warga Dekai, seperti sekolah sebagai pos sementara bagi Brimob.

Selain itu muncul Pos Persiapan Koramil 1517 di Distrik Suru-Suru. Pos ini menimbulkan perlawanan dari pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat” (TPPNB) wilayah XVII di Yahukimo. Kontak senjata pun tak terelakkan.

Akibatnya warga menjadi korban. Tembak menembak terjadi di gedung fasilitas umum yang dijadikan pos militer ataupun polisi. Warga pun turut menjadi korban, terjadi pembakaran rumah hingga pengungsian.

Tak hanya itu, korban pun timbul di sisi aparat, di mana satu prajurit TNI meregang nyawa. 

Melihat kondisi ini warga dan tokoh masyarakat pun menyerukan agar pemerintah  menarik militer dari Suru-suru. (Suarapapua.com).

Reaksi warga dan tokoh masyarakat setempat dapat dimaklumkan.

Pasalnya kondisi di Yahukimo ini juga tak lepas dari langkah pemerintah yang terkesan terlalu memaksakan pembangunan pos persiapan koramil tersebut.

Untuk apa dan untuk siapa pembangunan pos itu? Apakah itu permintaan masyarakat? Menurut saya, sangat tidak mungkin masyarakat minta pembangunan pos persiapan koramil. Pasalnya, Suru-Suru bukan daerah konflik atau bukan wilayah vital seperti misalnya Dekai yang merupakan ibukota kabupaten.

Lantas apa alasan pemerintah memaksakan pembangunan pos koramil, apakah benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Suru-Suru?

Jawabannya adalah tidak. Masyarakat Suru-Suru sangat tidak perlu pos koramil. 

Kehadiran pos persiapan koramil di Suru-Suru merupakan bentuk paksaan dari negara, bukan permintaan rakyat. Negara terkesan tidak punya metode selain pendekatan militer.

Pemerintah Yahukimo perlu mengubah pendekatan militer ke pendekatan yang lain. Kita harus belajar dari dari sejarah bahwa rakyat Papua punya ingatan kolektif terkait kekejaman militer Indonesia di Papua. 

Jika pemerintah memaksakan kehendaknya tanpa  mempertimbangkan aspek lain, selama itu juga rakyat sipil akan selalu jadi korban kekerasan militer.

Jika militerisasi terus dilanjutkan Yahukimo pasti akan menjadi daerah konflik, terlebih lagi sudah dilakukan pengerahan anggota militer organik dan non-organik di Papua.

Masih banyak indikasi yang menguatkan bahwa Yahukimo dalam beberapa waktu kedepan akan mengalami eskalasi kekerasan seiring misi terselubung yang dimainkan oleh negara.

Dan militer adalah salah satu metode penguasa untuk merampok, mengeksploitasi, mencuri, hutan adat, tanah adat milik masyarakat adat.

Maka dalam tulisan singkat ini, saya ingin menyampaikan bahwa pendekatan militer bukan solusi pembangunan berkelanjutan di Papua. 

Pendekatan militer akan berbenturan dengan keberadaan Tentara pembebasan Papua Barat (TPNB) juga bersikeras mempertahankan wilayah masing-masing. Selama hal itu tak diubah, maka warga sipil akan menjadi korban. 

Berkaca dari kondisi ini, pemerintah seharusnya bisa membangun dialog dengan TPNB agar sipil tidak terus menerus menjadi korban.

Papua yang damai merupakan poin penting yang harus diperjuangkan oleh siapapun.

Kami tidak mau kekerasan yang sama terus terjadi. Kami ingin Papua yang damai dimana semua orang Papua hidup tanpa ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Orang Papua, dari Sorong sampai Merauke ingin hidup bebas dan bermartabat, damai di atas tanah leluhur sendiri.

Penulis adalah Mahasiswa Papua di Semarang, Jawa Tengah.