Imbauan agar pemerintah membuka ruang dialog dengan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat demi meredakan ketegangan di Papua, dianggap seperti angin lalu.

Kamis (25/11) lalu, pemerintah melalui Menteri Kooordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD berjanji akan menggunakan pendekatan pembangunan guna menangani Papua yang kini dilanda konflik bersenjata.

Mahfud menyebut pendekatan ini sudah sesuai dengan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Intinya itu pendekatan Papua itu adalah pembangunan kesejahteran yang komprehnsif dan sinergis. Artinya  di Papua itu pendekatannya bukan senjata tapi kesejahteraan,” kata Mahfud saat memberikan keterangan pers di Kantor Menko Polhukam, Jakarta setelah bertemu dengan Panglima TNI Andika Perkasa.

Adapun Mahfud menyebut penjagaan keamanan dilakukan dengan pendekatan operasi teritorial.

Pernyataan Mahfud ini memang datang saat di sejumlah tempat.di Papua tengah memanas. Selama 2021 saja, tercatat terjadi kontak senjata antara aparat dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di beberapa kabupaten, seperti Intan Jaya, Puncak, Maybrat, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Kondisi tersebut menyebabkan warga yang merasa ketakutan terpaksa meninggalkan rumah mereka. Bahkan, warga Pegunungan Bintang sempat melarikan diri ke perbatasan Papua Nugini pasca terjadi kontak senjata, September lalu.

Pemerintah sendiri mengerahkan pasukan ke Papua setelah memberi label teroris kepada TPNPB, pertengahan 2021 lalu. Sejak saat itu kontak senjata antara aparat dengan TPNPB tak mereda. Pengamat keamanan dan aktivis pun menilai penurunan pasukan tersebut merupakan upaya operasi militer terselubung. Adapun munculnya korban di kalangan warga tak terhindarkan.

Advokat dan aktivis HAM Papua Yohanis Mambrasar menilai pernyataan Mahfud tersebut terkesan menepikan imbauan soal dibukanya upaya dialog dengan kelompok yang menginginkan kemerdekaan, seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Padahal imbauan agar dibukanya pintu dialog demi meredakan ketegangan kencang disuarakan.

Akhir Oktober lalu, para pastor projo Katolik Roma di Keuskupan Timika menyatakan seruan gencatan senjata dan mengimbau upaya dialog. “Yang tidak mau berdialog pasti dasarnya tidak kuat.  Dia takut berdialog.  Ayolah mari berdialog, di sana akan jelas siapa berada di titik kebenaran. Itu saja,” kata salah satu imam, Amandus Rahadat.

Pertengahan November lalu, seruan ini pun disambut oleh 194 imam Katolik Roma di Papua yang mengimbau gencatan senjata dan mendorong upaya dialog. Adapun pemuka agama Kristen Protestan yang terkumpul di Dewan Gereja Papua juga menyatakan imbauan yang sama.

“Mestinya pemerintah merespon seruan para pimpinan gereja ini, karena mereka merupakan pihak yang sangat netral dan punya legitimasi kuat di Papua, dan mereka merupakan pihak yang bisa didengan oleh rakyat Papua, termasuk pihak TPNPB,” kata Yohanis kepada Hakasasi.id, Senin (29/11).

Yohanis mengatakan tanpa adanya upaya dialog dengan TPNPB, warga akan terus berada  di situasi yang rawan konflik.

Adapun janji-janji pembangunan diucapkan pemerintah dinilai hanya basa basi. Yohanis mengatakan janji demikian sudah sering diucapkan, namun pemerintah terus menggunakan operasi dengan kekerasan, yang tak jarang menimbulkan korban di antara warga.

“Dalam praktiknya kebijakan pebangunan, kebijakan pembangunan lahir dan dijalankan oleh mindset atau pandangan dangan (cara pikir) yang rasis, dan pendekatan keamanan dalam implemetasinya pemerintah mengunakan pendekatan kekerasan dan operasi militer,” kata Yohanis.