Foto: Detik.com

Rekam jejak Andika dinodai dugaan keterlibatannya atas kematian aktivis Papua, Theys Eluay.

Presiden Joko Widodo akhirnya menyodorkan nama Andika Perkasa ke DPR sebagai calon tunggal panglima TNI, Rabu (4/11).

Noktah hitam kasus HAM Andika menandai jejak rekam calon tunggal panglima TNI ini. 

Pasalnya, ia disebut-sebut dalam pembunuhan Dortheys ‘Theys’ Hiyo Eluay, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Papua. Theys memang dikenal pernah mengeluarkan dekrit Papua Merdeka dan mengibarkan bendera bintang kejora. Bagi sebagian pihak, aktivitas Theys dianggap sebagai ancaman negara. 

Akhir 2001, Theys diketahui mati dibunuh. Pada 10 November 2001, Theys diundang oleh Kopassus untuk ikut upacara peringatan Hari Pahlawan di Markas Tribuana Kopassus, Kecamatan Jayapura Selatan.

Di tengah perjalanan menuju markas Kopassus, Theys dan supirnya diculik. Kemudian ia ditemukan tewas di dalam mobilnya yang terperosok jurang keesokan harinya. Akan tetapi, kondisi kematian Theys penuh keganjilan. Mobil Theys terperosok jurang dalam keadaan mesin yang mati, sementara sang supir tidak diketahui keberadaannya..

Kasus tersebut pun berakhir dengan diperiksanya tiga orang anggota TNI yang diadili melalui pengadilan mahkamah militer. Salah satu terdakwa yakni Letkol Hartomo hanya diganjar hukuman kurungan selama dua tahun enam bulan penjara.

Nama Andika muncul dalam surat yang dikirim ayah seorang terdakwa ke Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu. Anggota Kopassus tersebut mengatakan kepada ayahnya bahwa dirinya dipaksa oleh Andika–yang saat itu masih  menjadi perwira menengah dan pernah bertugas menjadi kepala Seksi Kajian Hankam dan Direktorat Kebijakan Strategi Departemen Pertahanan– untuk mengakui pembunuhan Theys. Imbalannya anggota Kopassus itu bisa berkarir di Badan Intelijen Negara yang dipimpin oleh A.M. Hendropriyono, mertua Andika.

Sementara itu, Andika tidak pernah diperiksa mengenai tuduhan tersebut. 

Penunjukkan Andika sebagai calon tunggal panglima ditanggapi miring aktivis Papua.

Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegem memahami bahwa penunjukkan panglima adalah hak prerogatif presiden.  Namun, dugaan keterlibatan Andika dengan kasus pelanggaran HAM ini merupakan sandungan bagi penunjukkan Andika. Terutama di saat kondisi di sebagian wilayah Papua tidak menentu akibat upaya militerisasi dengan dalih pembasmian Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

“Saya khawatir sedikit kalau beliau ditunjuk sebagai panglima TNI saya rasa orang Papua tidak akan merasa aman, karena dia juga terlibat kasus Theys, itu saya kira orang Papua tidak tenang dan itu akan menjadi sorotan bagi Pak Andika sebagai panglima TNI,” kata Theo kepada Hakasasi.id, Kamis (4/11).