Foto: MNC Media

Kebijakan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) sebagai syarat perjalanan dinilai kurang efektif dalam menekan risiko penyebaran Covid-19 dibandingkan dengan akselerasi vaksinasi dan membatasi perjalanan. 

Pemerintah dinilai labil dalam menetapkan peraturan tes PCR sebagai syarat wajib perjalanan. Mereka menilai tes PCR adalah strategi efektif untuk menekan kasus Covid-19. Sayangnya, hal ini berbanding terbalik dengan pandangan ahli. 

Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan seharusnya pemerintah mempercepat vaksinasi dan membatasi perjalanan, karena kondisi Indonesia belum sepenuhnya aman. 

“WHO mengatakan indonesia masih dalam level community transmission. Bahkan saat ini di kabupaten dan provinsi kasus positif juga meningkat, ini namanya fenomena gunung es,” ungkap Dicky dalam siaran langsung di akun instagram LaporCovid-19 pada Selasa (2/11)

Dicky mengutip data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebut  level penularan Covid-19 di Indonesia masih berada di level terendah (community transmission). Bahkan, sebanyak 131 kabupaten/provinsi di Indonesia mengalami tren kenaikan kasus Coid-19. 

Berdasarkan hal tersebut, Dicky menilai risiko kenaikan kasus Covid-19 akan selalu ada, meskipun Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS telah mengeluarkan Indonesia dari daftar merah negara Covid-19 pada Oktober lalu. 

“Orang-orang yang mendapat risiko tertinggi adalah mereka yang belum divaksin. Itu berarti syarat vaksinasi adalah syarat penting. Kepentingan tes sendiri cukup rapid atau antigen.” tutup dia.

Lebih lanjut Dicky mengatakan beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Australia hanya melakukan tes PCR ketika terjadi kontak dekat dengan penderita Covid. Menurutnya, penempatan strategi PCR yang tidak tepat dapat menghasilkan permasalahan baru.