Pola kekerasan dan diskriminasi dalam Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia telah terjadi bertahun-tahun dan sistematis. 

Permasalahan ini dinilai berasal dari kebijakan yang diskriminatif, rendahnya perlindungan dari aparat negara terhadap kelompok minoritas keagamaan sampai rendahnya tingkat literasi di Indonesia. 

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur mengatakan pola tindakan diskriminasi dan kekerasan tidak terjadi secara mendadak, melainkan dimulai lewat penyematan stigma yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kelompok tentu.

“Ini adalah rangkaian yang sistematis dan bukan simptom yang muncul tiba-tiba. Ini dilakukan secara serius,” ungkap Isnur dalam diskusi daring bertajuk ‘Duka Kelompok Agama Minoritas: Pemulihan Tak Menyeluruh, Diskriminasi Terus Berulang’ yang diunggah di akun Youtube Kontras pada Senin (1/11).

Kemudian aparat dan pemerintah dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, dan pembatasan agar mengurangi kebebasan masyarakat dalam hal memeluk agama dan beribadah menurut agama masing-masing.

Kondisi ini dapat dilihat lewat sikap aparat saat menangani konflik diskriminasi keagamaan. Isnur menilai aparat cenderung melakukan pembiaran dan mengintimidasi masyarakat minoritas. 

Selain itu, Isnur mengungkap ada figur di otoritas yang mendukung tindakan diskriminatif dan sewenang-wenang aparat. Menurut dia, para pejabat pemerintah menggunakan legitimasi lewat regulasi demi mencapai motif-motif personal. 

“Pemerintah (pusat/daerah) dan aparat tidak melakukan pencegahan dan penegakan hukum secara adil dan optimal.” tambah dia.

Ketua Lembaga Kajian Agama dan Gender, Musdah Mulia mengutip laporan hasil pemantauan Kontras sepanjang 2016 hingga 2021, yang menunjukan setidaknya terjadi 52 kasus yang menimpa kelompok minoritas, seperti jemaah Ahmadiyah. 

Foto: CNN Indonesia

“Sudah dua dekade era reformasi kita belum beranjak secara signifikan. Kita masih dalam titik nol dalam literasi beragama.” tutup dia

Lebih lanjut, dalam riset yang dilakukan oleh Kontras menyebut adanya kebijakan diskriminatif tanpa tafsiran yang rigid dari Pemerintah Pusat, yang melahirkan peraturan turunan di tingkat daerah yang juga diskriminatif.

Kontras mengimbau pemerintah harus konsisten dalam mencegah persekusi melalui pencabutan berbagai peraturan diskriminatif yang selama ini memberi angin dan justifikasi bagi pelaku persekusi.