Penerimaan Secara Simbolis Laporan Tim Advokasi Korban Kebakaran Kepada Komnas HAM

Lapas Tangerang diduga menekan keluarga korban agar tidak menggugat lapas.

Ma’ruf Bajamal, perwakilan dari Tim Advokasi Kebakaran Lapas (TAKK) menjelaskan bahwa berdasarkan pengakuan keluarga korban terdapat tujuh fakta pelanggaran HAM yang dalam proses penanggulangan pasca peristiwa kebakaran lapas tangerang. Salah satu diantaranya adalah upaya pembungkaman kepada keluarga korban.

Ia menjelaskan ada upaya intimidasi saat keluarga korban menandatangani dokumen administrasi dan jenazah korban. Ma’ruf menjelaskan keluarga korban dibawa masuk ruangan yang penuh sesak dan didesak  menandatangani surat pernyataan untuk tidak menuntut Lapas Tangerang.

“Pada saat penandatanganan itu dengan kondisi intimidatif, ada surat pernyataan yang diberikan kepada keluarga korban agar tidak menuntut Lapas Tangerang atau pihak manapun atas peristiwa kejadian kebakaran itu,” kata Ma’ruf pada konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis, (28/10).

Selain itu, keluarga juga tidak mendapat kejelasan perihal identitas jenazah. Bahkan hingga korban dimakamkan, keluarga tidak mendapat berita acara maupun alasan kematian berbasis dokumen forensik.

Bahkan, keluarga tidak diperbolehkan melihat korban kebakaran untuk terakhir kalinya.

“Jadi pada saat korban diserahkan. Pihak keluarga korban ingin melihat korban untuk terakhir kali. Alih-alih diizinkan justru keluarga korban diberi sugesti untuk tidak melihat korban terakhir kali,” jelas Ma’ruf.

Adapun peti yang disediakan untuk korban dinilai tidak kayak. Hal tersebut menyebabkan sebagian keluarga korban membeli peti dengan biaya sendiri.

Pemerintah juga dinilai lepas tangan. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya bentuk tanggung jawab seperti layanan psikologis kepada keluarga yang mengalami trauma.

Sementara itu, pemberian uang sebesar Rp 30 juta  kepada masing-masing keluarga korban yang dinilai tak layak.

“Sebagai perbandingan, kalau kita lihat dalam korban kecelakaan lalu lintas itu uang yang diberikan bahkan sampai Rp 50 juta,” pungkas Ma’ruf.

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam merespon hal ini dengan berjanji akan menindaklanjuti dugaan-dugaan pelanggaran HAM tersebut.

“Kami akan melakukan pemanggilan terhadap semua pihak khususnya Kemenkumham dan Ditjenpas. Tanggung jawab teman-teman disana bagaimana? Ini harus dibuktikan,” kata Anam.