Pemerintah rentan melakukan pemblokiran internet secara sewenang-wenang.

Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Sasmito Madrim mengaku kecewa dengan putusan MK menolak Pasal 40 Ayat (2b) UU ITE mengenai pemblokiran internet. Pemblokiran internet ini menimpa Suara Papua pada 2016 tanpa alasan.

Sasmito menganggap tindakan ini merugikan warga dan menjadi salah  satu cara melakukan pembungkaman informasi. 

“Ini adalah contoh nyata dari kesesatan berpikir, Majelis Hakim menganggap pejabat dan otoritas terkait selalu benar,” ungkap Sasmito dalam Konferensi Pers bertajuk “Sikapi Putusan Judicial Review Pasal Blokir “Pasal 40 Ayat (2b) UU ITE” di Mahkamah Konstitusi” Pada hari Rabu (27/10).

AJI sendiri mengajukan permohonan gugatan atas pasal ini ke MK bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Pers. Arnoldus Belau, Pemimpin Redaksi Suara Papua, juga turut menjadi penggugat. 

Pasal 40 ayat 2b sendiri berbunyi: “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.”

Pasal ini dinilai bertentangan dengan prinsip negara hukum, kepastian hukum yang adil dan persamaan kedudukan hukum, serta meniadakan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dijamin oleh UUD 1945. Pemblokiran dalam pasal itu tidak didahului dengan terbitnya keputusan administrasi pemerintahan atau KTUN bersifat tertulis. 

“Meski begitu kami tidak akan menyerah dan mengajak mengajak masyarakat sipil untuk terus mengawal proses demokrasi ini.” tutup Sasmito  dalam Konferensi Pers yang diadakan di hari yang sama setelah putusan dibacakan dalam sidang daring yang disiarkan melalui akun youtube Mahkamah Konstitusi RI.

MK sendiri menolak gugatan tersebut dalam sidang putusan yang digelar pada Rabu (27/10). Majelis hakim konstitusi beranggapan pemblokiran dilakukan agar mencegah dampak buruk. 

“Apabila informasi elektronik dan dokumen elektronik yang melanggar hukum terlebih dahulu diakses sebelum dilakukan pemblokiran maka dampak buruk yang ditimbulkan akan jauh lebih cepat dan masif”

Keputusan pemblokiran mempertimbangkan kecepatan dan keakuratan sehingga dapat dilakukan secara efektif. Hal ini mengakibatkan pemerintah tidak memungkinkan pemerintah untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara (KTUN). 

Dua hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) atas putusan ini, yakni Suhartoyo dan Saldi Isra. Saldi menuturkan prosedur pemutusan akses harus memperhatikan hak-hak atau informasi setiap warga negara sebagai salah satu hak asasi manusia (HAM).