Wilayah hutan di Papua. Dok. Mongabay

Oleh : Louis Kabak

Hutan Yahukimo terancam kerusakan berskala besar untuk program food estate. Kawasan belantara seluas 4.656 ha akan dibabat untuk kepentingan program ini. 

Yahukimo merupakan satu dari tiga lokasi program food estate di Papua. Tiga daerah lainnya diantaranya adalah Kabupaten Merauke (1.01 juta ha), Boven Digoel (32.000 ha), dan Mappi (400.00 ha). 

Wilayah hutan Yahukimo mengandung sumber daya alam yang sangat besar. Hutan tropis Yahukimo belum tersentuh tangan manusia. Hutan ini menjadi tempat bergantung hidup tujuh suku dan 13 sub suku di Yahukimo. 

Pembangunan lahan dalam skala besar, berupa food estate, berpotensi mengancam hutan, juga  kehidupan masyarakat adat yang hidup dan mencari nafkah keberlangsungan hidup di wilayah tersebut. Selain itu proyek itu dikhawatirkan membuat air tercemar, penggundulan hutan akan merusak ekosistem.

Pembangunan food estate ini juga dikhawatirkan akan menimbulkan konflik antar sesama masyarakat adat, pelanggaran HAM, dan marginalisasi masyarakat. Jika negara memaksakan food estate ini maka tujuh suku dan 13 sub suku di Yahukimo akan terdampak. Mereka berpotensi tidak bisa berkebun lagi.

Kita bisa mempelajari daerah-daerah yang sudah terlebih dahulu diduduki perusahaan yang menggarap kebun sawit dan industri lain.

Operasi perusahaan ini telah merusak tatanan kehidupan masyarakat adat. Keberadaan perusahaan ini menyebabkan menimbulkan konflik antar marga, sementara masyarakat adat hidup mengais di tanah mereka sendiri.

Seperti misalnya yang terjadi di Boven, Merauke dengan suku Marind.

Kebijakan yang Tak Berpihak Pada Warga

Pemerintah juga tampak memaksakan kebijakan penggarapan food estate ini. Seperti kita ketahui pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.24/MENLHK/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate, yang membolehkan penyelenggaraan food estate dalam kawasan hutan.

Rencana ini diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang menjadikan food estate sebagai daerah strategis. 

Sementara  area of interest untuk food estate di wilayah Papua merupakan yang terbesar dibandingkan wilayah lain, yakni mencapai 89% dari total wilayah sasaran food estate sebesar 3,69 juta hektare. Angka ini jauh lebih besar dibanding Sulawesi (1%), Sumut (2%), dan Kaltim (8%), (Madani,2021). 

Data ini menunjukkan bahwa sasaran eksploitasi besar-besaran adalah hutan Papua. Investasi asing melalui negara akan masuk merusak hutan dengan segala tatanan kehidupan masyarakat adat. 

Kita rakyat Yahukimo perlu menyadari bahwa inilah wajah kolonialisme di Papua yang hadir berkedok pembangunan. 

Wajah kolonialism di Papua ini harus dilawan dengan kesadaran kolektif  masyarakat akar rumput . Karena tentu ini akan merugikan anak cucu kedepan.

Ironinya, masih banyak rakyat Yahukimo yang tidak menyadari bahwa wilayahnya menjadi target utama dalam pembangunan kepentingan oligarki negara yang haus.

Padahal negara sudah jauh lebih cepat bergerak. Salah satunya dengan wacana pembangunan Mako Brimob dan pengerahan militer besar-besaran diizinkan bupati ijinkan dengan dalil kamtibmas di wilayah Yahukimo.

Rakyat Yahukimo tidak bisa mengharapkan pemerintah untuk untuk membatalkan niat negara ini. 

Oleh karena itu,mulai dari sekarang rakyat Yahukimo harus menolak dengan tegas dan mengambil sikap tegas menolak pembangunan wilayah food estate ini. Ini merupakan masalah di depan mat akita semua yang musti harus disikapi bersama kepala suku, tokoh adat, pemudah, gereja dan mahasiswa sebagai kontrol sosial rakyat. 

Penulis adalah mahasiswa Papua di Semarang, Jawa Tengah