Foto: Kontras

Selain demokrasi yang kian memburuk, reformasi keamanan pada pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin dinilai mengalami kemunduran. 

Reformasi keamanan selama dua tahun pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dinilai buruk. Komitmen perbaikan keamanan negara bertolak belakang dengan maraknya tindak sewenang-wenang dan kekerasan. 

Kepala Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Andi Muhammad Rezaldy, menilai ada pergeseran fungsi dan tugas TNI serta Polri yang kian menjauhi reformasi. Intervensi militer dalam wilayah sipil kian marak terjadi dan direstui oleh pemerintah. 

“Saat ini ada prajurit TNI yang masuk ke dalam wilayah sipil yang bukan wewenangnya. Lalu, adanya pemberlakuan peradilan militer untuk aparat yang melakukan tindak pidana,” ungkapnya dalam #BicaraHAM bertema “Spesial 2 Tahun Jokowi Ma’ruf Amin (Eps. 2 Macetnya Reformasi Sektor Keamanan) yang diunggah dalam youtube Kontras pada Minggu (24/10). 

Kondisi inilah yang membuat keadaan negara memburuk. Tindak-tanduk pemerintahan menunjukkan Indonesia perlahan kembali ke masa otoriter orde baru. 

Data Kontras, yang diunggah melalui akun twitter mereka, menyebutkan kepolisian adalah institusi yang paling dominan melakukan pelanggaran kebebasan dan berekspresi selama kurun waktu dua tahun. Data ini menunjukkan jumlahnya mencapai 281 kasus.

Foto: Kontras

Menurutnya kekerasan dalam tubuh aparat sudah membudaya sejak dari pendidikan. Reformasi di tubuh aparat pun harus dilakukan secara menyeluruh. Jika tidak maka tindakan sewenang-wenang akan terus berlanjut.

Publik sendiri sudah memendam amarah atas panjangnya catatan pelanggaran HAM kepolisian. Makanya mereka memberikan reaksi atas #percumalaporpolisi. Tagar ini muncul setelah laporan jurnalistik mengenai salah kaprah penanganan kasus pemerkosaan yang ditulis oleh Project Multatuli. 

“Yang masyarakat ketahui kerja atau kinerja kepolisian selama ini tidak terarah, akuntabel dan tidak transparan, bahkan tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia,” tambah dia