Kuasa hukum Haris Azhar menyebut kehadiran dalam proses mediasi merupakan kepatuhan terhadap proses hukum. Namun, advokasi terhadap isu tambang di Papua tak bisa ditawar.

Kasus Haris Azhar dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait penyebutan isu jenderal bermain tambang di Papua memasuki fase mediasi. 

Kamis, (21/10) kemarin Haris dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk mediasi dengan Luhut. Hanya saja Luhut tak hadir dalam mediasi tersebut.

Kuasa hukum Haris, Nurkholis Hidayat, menyebut pihaknya menghadiri panggilan tersebut sebagai bagian proses hukum. 

“Mediasi ini kita hormati sebagai bagian dari proses, tapi kebenaran dan agenda hak asasi manusia di Papua untuk memulihkan masyarakat adat di Papua yang menjadi korban konflik dan eksploitasi sumber daya alam itu tidak untuk dinegosiasikan,” kata Nurkholis.

Nurkholis menekankan bahwa setiap  pihak yang disebut bermain tambang dalam riset koalisi masyarakat sipil harus diungkap.

“Pelanggaran harus disetop dan para pihak yang terlibat dan disebut harus diusut,” kata Nurkholis.

Haris bersama Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti, dilaporkan ke polisi oleh Luhut dengan tuduhan pencemaran nama baik. 

Pelaporan ini dilakukan setelah Fatia yang hadir di program tayangan Nge-Hamtam di channel Youtube Haris menyebut bahwa sejumlah purnawirawan jenderal, termasuk Luhut, terlibat dalam sejumlah perusahaan tambang yang akan menggarap Blok Wabu, Intan Jaya.

Dugaan keterlibatan para jenderal dan purnawirawan jenderal tersebut terkuak lewat riset koalisi masyarakat sipil berjudul ‘Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua Kasus Intan Jaya”.