Gedung Mabes Polri. Dok. Okezone

Polri dinilai tak transparan terkait kinerja mereka.

Baru-baru ini sederet kesewenang-wenangan Korps Bhayangkara menjadi perhatian publik. Sebut saja kontroversi mandeknya pelaporan kasus pemerkosaan di Luwu Timur, aksi aparat banting demonstran di Tangerang.

Pengajar Hukum Pidana Universitas Brawijaya yang juga mendalami isu-isu kepolisian, Fachrizal Afandi, mengatakan fenomena ini layaknya gunung es. Warga telah lama memendam kecewa terhadap kinerja polisi. Kini mereka menemukan momen untuk bicara terbuka.

“(Polri) tidak ada transparansi, tidak ada akuntabilitas, hanya bermain gimmick di media. Sayangnya media juga mengamplifikasi kayak tayangan “86” dan lain sebagainya,” kata Fachirzal.

Berikut petikan wawancara Hakasasi.id dengan Fachrizal Afandi melalui sambungan telepon, Kamis (5/31).

Beberapa waktu terakhir, Polri menjadi sorotan sejak viralnya tagar #PercumaLaporPolisi, polisi membanting peserta aksi di Banten, dan sejumlah kasus lainnya. Tampaknya yang terungkap layaknya fenomena gunung es. Bagaimana menurut Anda?

Laporan semua teman-teman NGO itu semua menggambarkan ya. Yang di pusat ibukota negara saja, di Jakarta, masalahnya enggak karu-karuan. Apalagi yang di daerah 

Kenapa? Karena personel yang ada di pusat kan pasti personel pilihan. Itu saja pemahaman hukumnya sangat rendah, seperti misalkan penggeledahan hape itu, se-level Polda  Metro Jaya saja di-shooting TV itu pemahaman seperti itu. Tindakan itu kan mereka memahami I’m the law, saya adalah hukum, kayak Judge Dredd  itu kan. Jadi saya adalah hukum, jadi apapun yang saya perintahkan kamu harus ikut. 

Menurut Anda, dari sekian permasalahan yang terekspos, apa catatan terhadap Polri?

Karena kontrol mereka lemah. Masalahnya ada di kontrol horisontalnya, kan sistem peradilan pidana kita kan lemah. Jadi sistemnya kan sistem vertikal. Kemudian belum lagi kan modelnya masih militeristik, ada semangat korsa

Mereka kan secara organisasi itu copy paste dari TNI, masih zaman Orde Baru ya. Jadi pola pikirnya itu sama. Sebenarnya kalau kita melihat polisi hari ini  tidak ada jauh beda jika kita melihat TNI Angkatan Darat zaman akhir-akhir Orde Baru, sedang kuat-kuatnya.

Nah sebenarnya yang jadi masalah itu kan di awalnya di kepolisian secara kepegawaian seharusnya PNS  karena TAP MPR meminta mereka jadi sipil kan, dipisahkan itu dari militer. Tetapi mereka ingin tetap menikmati privilege sebagai anggota mIliter yang tidak bisa disentuh oleh hukum sipil. Tapi kalau mereka dipertentangkan dengan isu keamanan, pertahanan, mereka kemudian berubah baju jadi sipil. 

Lalu, menurut Anda apa ada kesempatan mengubah kultur ini?

Sebenarnya kita sulit mengharapkan kultur polisi berubah, kalau mereka tidak mau jadi sipil. Bagaimana konsekuensi mereka jadi sipil ya transparan, akuntabilitas, transparansi. Coba lihat di laporan tahunan kepolisian, ada enggak mereka buka laporan tahunan kepolisian. Misalkan di Mahkamah Agung kan bisa kita akses tuh laporan tahunan kinerja Mahkamah Agung. Atau di kementerian yang sipil-sipil itu bisa kita akses. 

Di Kejaksaan Agung pun kita bisa akses laporan tahunan mereka, tapi di kepolisian tidak. Padahal kan isu sipil, isu keamanan, bukan isu pertahanan ya. Kalau TNI itu enggak mau buka laporan tahunannya ke publik ya debatable ya, mungkin masih bisa oke lah karena isu pertahanan negara yang harus dijaga rahasianya. Tapi kalau polisi apa ancamannya?

Dengan anggaran yang begitu besar, jenderal banyak, kemudian minim kontrol dalam peradilan pidana. Ini isunya semua kan di peradilan pidana. Karena tidak ada transparansi, tidak ada akuntabilitas, hanya bermain gimmick di media. Sayangnya media juga mengamplifikasi kayak tayangan “86” dan lain sebagainya

Di segi penegakan hukum, khalayak mengkritisi literasi hukum para personel. Bagaimana menurut Anda terkait hal ini?

Memang kenyataannya di level polsek itu cenderung tidak paham tentang peraturan-peraturan itu, itu jadi kendala. Ini bisa dipahami karena polisi ini juga kerjanya banyak mas. Tidak hanya  soal penegakan hukum pidana tapi juga penjagaa keamanan.

Karena apa? Karena atasan-atasannya tidak berusaha serius, tidak serius mempromosikan itu. Bahwa perkap HAM itu tidak terinternalisasi dengan baik. Itu menunjukkan tidak ada sosialisasi internal perkap-perkap atau aturan-aturan, bahkan kita sudah meratifikasi ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) sudah lama, itu belum terinternalisasi di level daerah.

Apakah (polisi) butuh pengetahuan hukum? Ya butuh tahu, tapi bukan teknis per pasal  tapi tahu prosedur untuk menghormati hak asasi manusia, hak asasi warga.

Yang paling penting dari mereka adalah kemampuan menyidik, kemampuan mencari bukti. Kan polisi di seluruh dunia itu desainnya untuk mencari bukti. Kenapa ada investigator, itu kan researcher kan sebenarnya. Yang analisa siapa? Yang harus jadi sarjana hukum adalah prosecutor, jaksa.

Makanya setiap tindakan upaya paksa di semua negara, kecuali Indonesia, itu harus  didampingi kejaksaan. Di Belanda pun, jaksa itu ngantor di kantor polisi. Jaksa mengecek ada pasalnya pas enggak. Itu langsung, mereka dampingi sejak awal, kalau di kita kan BAP sudah jadi baru dikirim

Kapolri meminta agar jajarannya tak ragu mencopot, memecat, dan memidanakan personelnya yang terbukti bermasalah. Apakah menurut Anda imbauan ini cukup?

Sekarang yang dicopot dan dilaporkan ngelaporinnya ke mana? Kemudian apakah ada pertanggungjawaban kepada publik,  misalkan berapa polisi yang melanggar. 

Jadi begini lho, pertama kali yang harus dilakukan oleh kepolisian itu jangan dianggap serangan terhadap satu orang itu sama dengan serangan terhadap institusi kepolisian. Yang terjadi sekarang kan begitu.  Kalau merasa diserang lembaganya akhirnya melindungi anggotanya yang bersalah. 

Saya kira kuncinya ada di transparansi dan akuntabilitas, buka sekarang berapa polisi yang bermasalah. Kalau yang bermasalah berapa, apa yang dilakukan kapolri terhadap polisi yang bermasalah ini? Setelah dia, orang dipidanakan, ada jaminan enggak mereka itu dipindanakan kemudian dihukum dan dicopot misalnya. 

Yang terjadi misalkan, diawasi saja (polisi) yang banting mahasiswa, apakah dia dipidana, mungkin karena dia levelnya cuma bukan perwira bisa jadi ya. 

Tapi kalau sudah level perwira mungkin akan susah apalagi jenderal. Coba lihat itu Irjen Napoleon Bonaparte misalkan, sudah jelas dia korupsi. Ini juga saya bingung ini dengan kebijakan pemerintah ini. Kenapa dia sudah tepidana, tapi tetap ditaro di Rutan Brimob coba bayangkan. Kan lucu, yang namanya terpidana itu harusnya di  lapas, kok di rutan punya polisi pula. 

Jadi memang PR-nya banyak. Mau transparan akuntabel saja sudah bagus menurut saya.