Foto: Indozone.com

Dorna Sports, otoritas penyelenggara MotoGP, secara resmi mengumumkan Sirkuit Mandalika menjadi tuan rumah MotoGP pada 18 hingga 20 Maret 2022 pada Kamis lalu (8/10). Namun segudang masalah menghampar di sirkuit kelas internasional sepanjang 4,310 kilometer di Lombok Tengah, NTB ini. 

Sirkuit itu memendam jejak bencana dan pelanggaran HAM. Peneliti Hakasasi.id, Daywin Prayogo, menilai terdapat keteledoran dan pelanggaran dalam proses pembangunan sirkuit tersebut PT Indonesia Tourism Development Corporation (PT. ITDC) selaku pengelola dan pengembang. 

“Balapan kelas dunia dikelola dan dibangun secara ugal-ugalan, serta abai terhadap keselamatan publik serta merebut tanah masyarakat sekitar.” ungkap dia.

Sirkuit ini terletak dalam ​​Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika berlokasi di 3 desa (Kuta, Sengkol dan Sedana) Kab. Lombok Tengah, tepatnya di Kecamatan Pujut. Total lahan sebesar 1.175 hektare, hampir 200 hektare tersedia untuk keperluan properti dan area komersial.

Sejak ditetapkan sebagai  KEK pada 2014, lokasi ini mulai dibenahi dan proyek fisik mulai dibangun. Mulai dari hotel, villa, restoran dan sirkuit yang telah resmi dipilih menjadi tuan rumah untuk MotoGP 2022. 

Hingga saat ini, sudah ada tiga hotel yang tengah dalam masa pembangunan, yakni Hotel Pullman Mandalika, Hotel Royal Tulip, dan X2 Hotel. Selain itu, terdapat beberapa rencana pembangunan hotel lainnya seperti Club Med, Grand Mercure dan Paramount Hotel. 

Pada 2019, Badan Meteorologi,  Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Mataram sempat menyatakan Lombok Selatan menyimpan potensi gempa megathrust dengan kekuatan 8,5 magnitudo dan gelombamg tsunami setinggi 20 meter. Potensi ini diperhitungkan melalui simulasi pemodelan tsunami.

Potensi gempa ini diperkuat dengan hasil studi Ron Harris dan Jonathan Major dari Brigham Young University. Mereka menyebutkan setiap tahunnya, Lempeng Lombok tertekan lempeng Indo-Australia sepanjang 35 meter. Jika lempeng ini tak mampu menahan tekanan, maka berpotensi menyebabkan gempa megathrust dengan kekuatan minimal 9 magnitudo dan maksimal 9,5 magnitudo. 

Rawannya tingkat bencana tak diimbangi kemampuan mitigasi yang memadai. Situs inaRISK milik badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengukur risiko bencana wilayah-wilayah di Indonesia, menilai tingkat kapasitas daerah Lombok Tengah menghadapi bencana tergolong rendah.

Selain adanya potensi bencana, masih ada isu HAM yang belum terselesaikan. Pada Agustus 2020 lalu, Komnas HAM menerima aduan dari Law Office 108 mengenai kasus sengketa tanah antara masyarakat kecamatan Kuta, Kabupaten Lombok Tengah atas nama Yustin Oktari Ningsih dan kawan-kawan dengan PT. ITDC.

Sebelumnya, pada tahun 2017, sekitar 30 kepala keluarga yang tinggal di Dusun Ujung Lauk. Desa Kuta Pujut Lombok Tengah digusur tanpa adanya sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah desa. 

Pada Selasa (31/08), seorang warga Desa Sengkol Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Sali (43) ditahan oleh kepolisian saat memperjuangkan 12 hektare lahan milik keluarganya yang mendadak diklaim oleh PT. ITDC. 

Maret lalu, PBB mengeluarkan laporan yang menyebutkan sebanyak 150 warga di sekitaran KEK telah menjadi korban dari perampasan tanah yang agresif, pengusiran, intimidasi serta ancaman. Bahkan dalam laporan tersebut dituliskan bahwa warga tidak mendapatkan ganti rugi

“Pembangunan dalam sektor pariwisata tidaklah berbeda dengan sektor pertambangan dan perkebunan yang rakus dan tidak berpihak kepada hak-hak masyarakat.” tutup Daywin.

Menurut Daywin, Sirkuit Mandalika telah menunjukan bahwa pembangunan sektor pariwisata lekat dengan prinsip hospitality yang mengutamakan kepentingan wisatawan. 

Dilansir dari detik.com kisaran harga tiket yang dijual untuk penonton MotoGP adalah US$ 100 atau setara dengan Rp 1,4 juta.