Foto: Suara.com

Keinginan pemerintah untuk mengembangkan industri pariwisata menjadi alasan betapa mudahnya kriminalisasi terhadap warga demi berlangsungnya pembangunan. Pengacara Warga Wadas pun mempertanyakan bagaimana perlindungan negara terhadap warga yang ingin mempertahankan lingkungannya.

Himawan Adi dari WALHI Yogya menjelaskan pembangunan masif terjadi di Yogyakarta bertujuan untuk memenuhi target kota tersebut menjadi sentra pariwisata nasional. Berbagai fasilitas infrastruktur dibangun. Namun hal ini justru membuat pemerintah seakan-akan serampangan dalam menopang rencananya tersebut. 

Misalnya pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang merusak bentang alam Karst untuk mempermudah akses transportasi. Kemudian demi memenuhi kebutuhan air dibuatlah Bendungan Bener yang materialnya diambil dari Wadas.

“Kalau konteks di Yogya itu (pembangunan) untuk memberi servis kepada wisatawan asing yang kemudian mau berlibur. Jadi tidak peduli dengan warga yang bertahun-tahun menggantungkan hidupnya dari tanah itu, ya singkirkan saja karena saya mau berlibur,” kata Himawan dalam diskusi ‘Buka Suara Vol. 3 hadir dengan Tema: Sudah Korban Tambang, Malah Dipolisikan!’ pada Jum’at (15/10).

Hal ini diamini oleh Julian Duwi Prasetya, anggota LBH Yogyakarta sekaligus kuasa hukum Warga Wadas menjelaskan kini daerah-daerah di Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan tengah berusaha mewujudkan Kawasan Strategis Pariwisata Negara (KSPN) atau 10 Bali Baru. Penolakan masyarakat atas pembangunan ini cukup lantang. 

Namun ambisi pembangunan terlalu besar, malah masih ada 9 Bali baru lainnya yang berada di luar Pulau Jawa seperti di Mandalika, Toba dan lainnya.

“Kami berharap advokasi atau suara lantang ini menjadi pembelajaran juga untuk 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan menjadi salah satu catatan buruk bagi pemerintah khususnya kepolisian yang kini berdiri bukan di atas prinsip penegakkan hukum maupun HAM, melainkan di atas kepentingan proyek,” kata Julian.

Bagi warga Desa Wadas khususnya, Julian juga mempertanyakan soal penggunaan Pasal 66 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Karena sejauh ini pemerintah sangat mudah untuk mengkriminalisasi warga yang melindungi lingkungannya tanpa melihat pasal tersebut.

Terlebih lagi, Pasal 66 ini bahkan juga diturunkan dalam keputusan Mahkamah Agung agar diterapkan dalam pengadilan. Sehingga jika ada pejuang lingkungan yang digugat pidana dapat membela dirinya melalui nota pembelaan sehingga mengubah tuntutan menjadi perdata.

Menurut Julian seharusnya perlindungan kepada pejuang lingkungan hidup tidak hanya dilakukan di pengadilan. Melainkan juga alat penegak hukum negara lainnya seperti polisi dan kejaksaan. 

“Jadi seharusnya penegakkan hukum lingkungan khususnya perlindungan bagi pejuang lingkungan itu tidak ditegakkan saja dalam institusi pengadilan. Karena kepolisian itu bukan kadang-kadang lagi, sering nakal sekali memanggil masyarakat yang mengganggu proyek,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa selama ini LBH mencatat bahwa pengadilan tidak pernah dalam prakteknya menggunakan kacamata perlindungan pejuang lingkungan dalam bersidang.

Kini koalisi masyarakat sipil tengah mengusung kembali judicial review UU Minerba di Mahkamah Konstitusi. Dimana sidang akan berlanjut pada tanggal 8 November 2021 dengan agenda mendengar keterangan pihak tergugat, yakni DPR dan Presiden.