Demo Omnibus Law Dok. Kompas.com

Tagar #PolriTegasHumanis berkebalikan dari realita. Lokataru mencatat kekerasan aparat marak terjadi ketika polisi menghadapi demonstrasi.

Tagar dukungan #PolriTegasHumanis bertebaran di media sosial setelah viralnya tagar #PercumaLaporPolisi. Tagar ini dinilai banyak pihak merupakan tandingan tagar #PercumaLaporPolisi yang viral setelah liputan “Tiga Anak Saya Diperkosa” milik Project Multatuli terbit.

Namun slogan dukungan terhadap polisi tersebut tak bisa menutupi realita sesungguhnya. Baru saja tagar tersebut viral, namun polisi kembali menunjukkan tindakan kekerasan. Seperti yang terjadi pada Rabu (13/10), seorang peserta aksi saat HUT Kabupaten Tangerang dibanting oleh polisi. Akibat bantingan tersebut, peserta aksi tersebut sempat diberitakan mengalami kejang.

Lokataru Foundation juga sempat melakukan pemantauan terhadap perilaku kepolisian diduga melakukan tindakan kekerasan ketika menghadapi demonstrasi.

Pemantauan dilakukan di seputar dua momen besar yakni aksi Reformasi Dikorupsi 2019 dan juga aksi penolakan Omnibus Law 2020 yang menunjukkan tindakan polisi sulit untuk dikategorikan humanis. 

Dalam laporan ‘Hadiah Kayu Untuk Para Demonstran: Dugaan Pelanggaran Hakasasi dan Kekerasan Aparat Terhadap Peserta Demonstrasi #ReformasiDikorupsi 24-26 September’ terdapat sejumlah fakta yang mengindikasikan dugaan kekerasan yang dilakukan aparat kepada peserta aksi. 

Seperti misalnya sejumlah aksi yang mengalami luka dan juga meninggal. Data yang dihimpun Lokataru pada pemantauan di lima kota yakni Jakarta, Bandung, Kendari, Makassar setidaknya terdapat 719 korban luka, dan lima korban meninggal. 

Dua korban yang meninggal di Kendari, yakni La Ode Yusuf Badawi dan Immawan Randi misalnya, diduga tewas di tangan aparat. Keduanya tewas tertembak.

Lokataru menyebut dari sejumlah sampel kasus yang ditemukan bahwa tindakan yang diambil kepada korban-korban yang meninggal terbilang ekstrem. Pasalnya para korban diketahui hanya peserta aksi biasa dan tidak sedang terlibat dalam eskalasi demo menuju kekerasan.

Belum lagi sejumlah tindakan penangkapan mahasiswa di luar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan internal kepolisian. Seperti misalnya polisi menangkap terlebih dahulu peserta aksi, baru kemudian mencari-cari pasal guna menjerat mereka. 

Laporan tersebut menyimpulkan aparat melakukan tindakan serampangan dan tidak merampas hak-hak mereka yang ditangkap. 

Sementara itu dalam publikasi ‘Pandemi, Pendekatan Sekuritisasi Negara dan Hak Menyampaikan Pendapat di Muka Umum’ Lokataru Foundation juga menemukan dugaan tindakan kekerasan terhadap peserta aksi, paramedis, dan jurnalis di gelombang protes Omnibus Law. 

Dari hasil pemantauan menunjukkan setidaknya 14.832  orang ditangkap selama Oktober 2020, saat aksi tolak Omnibus Law. Banyak ditemukan dari mereka yang ditangkap tanpa bukti melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan kericuhan.

Seperti misalnya pengakuan satu korban yang ditangkap di sebuah parkiran motor seusai ikut aksi.

Ada pula contoh kekerasan saat peserta aksi yang melakukan aksi teatrikal di Medan, Sumatera Utara justru ditabrak polisi menggunakan motor trail.

Tak hanya peserta aksi, jurnalis pun menjadi korban. Menyitir data Aliansi Jurnalis Independen, setidaknya 56 orang menjadi korban kekerasan aparat. Seperti misalnya dua jurnalis CNN Indonesia di Jakarta dan Surabaya yang dipukul dan diminta menghapus video dan foto aparat yang melakukan penangkapan secara sewenang-wenang.

Sementara itu ada pula kekerasan yang dialami paramedis yang bertugas menangani peserta aksi.