“Menyampaikan pendapat yang membawa kepentingan publik bukanlah bentuk pencemaran nama baik,” – Asfinawati, Direktur YLBHI.

Sikap anti kritik pejabat membuat pegiat HAM dan akademisi pesimis dengan keselamatan aktivis. Mereka menyarankan lebih baik para pejabat menjerat semua aktivis dengan pidana pencemaran nama baik. 

Sikap anti kritik ini terakhir ditunjukkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, ketika menghadapi kritik Founder Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti.

Direktur YLBHI, Asfinawati, menganggap saat ini aktivis tidak lagi diberi ruang untuk bisa berdiskusi dan menyampaikan informasi kepada masyaraka. 

“Ternyata kasus Haris dan Fatia dianggap sebagai pencemaran nama baik, padahal dalam pasal 310 KUHP dikatakan menyampaikan pendapat yang membawa kepentingan publik bukanlah bentuk pencemaran nama baik,” Ungkap Asfinawati dalam webinar daring bertajuk ‘Mengapa Lord LBH Harus Serius Mendakwa Haris dan Fatia: Suatu Pendekatan Asik-asik Aja’, pada Selasa (12/10)

Pemerintah saat ini bersikap anti kritik dan perlahan mematikan demokrasi di Indonesia. Alih-alih mendengarkan masyarakat, mereka justru melakukan tindakan represif yang menyimpang dari peraturan negara. 

Kasus Haris dan Fatia misalnya, merupakan kritik yang berdasar hasil riset. Seharusnya Luhut, selaku pejabat pemerintah, memberikan bukti jika membantah semua hasil riset itu, bukan malah menggunakan upaya hukum. 

“Menyampaikan kritik yang berbentuk laporan tidak boleh dan harus berdasarkan persetujuan. Padahal itu adalah salah satu hak asasi untuk mendapatkan informasi. Lalu kapan kita bisa melakukan kritik kalo tidak ada yang disetujui? Advokasi tidak akan bisa berjalan.” jelasnya.

Dosen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, Abdil Mughis Mudhoffir, beranggapan pemerintah tengah melakukan praktik pembungkaman terhadap masyarakat yang melakukan kritik kepada penguasa. Semua jenis kritik yang disampaikan oleh masyarakat berpotensi mengalami represi karena pejabat selalu menggunakan ancaman pidana. 

“Ini adalah represi yang bertujuan untuk mempertahankan hegemoni dan dominasi melalui cara intimidasi verbal, kekerasan, penghilangan, hingga pembunuhan. Menghancurkan demokrasi dengan memodifikasi hal lama.” ungkap Abdil. 

Haris Azhar yang ikut dalam diskusi yang digelar Nalar TV dan Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) ini mengatakan jika demokrasi yang baik adalah demokrasi yang mengusung partisipasi, seharusnya partisipasi kebijakan publik merupakan hal mendasar dalam HAM. Namun partisipasi ini justru diberangus dengan ancaman pidana.

“Menurut saya, dalam video saya dan Fatia, ada muatan yang penting untuk diketahui oleh publik. Menyoal lingkungan hidup, aset negara dan soal dugaan potensi penyalahgunaan jabatan.” ungkap Haris

Fatia Maulidiyanti mengungkap hal yang disampaikannya bersama Haris mengenai Luhut adalah hasil riset sembilan organisasi yang tergabung dalam Aliansi Bersihkan Indonesia. Mereka menelusuri keterkaitan purnawirawan polisi dan TNI dalam sengkarut tambang di Papua. 

“Apa yang kami sampaikan itu hanya satu lapis dari berbagai persoalan yang terjadi di papua. Isu di sana banyak, mulai dari rasisme, kemiskinan, kesejahteraan, hak masyarakat adat, hak tanah, dan apapun yang menyinggung pelanggaran hak asasi manusia.” tutup dia

Kasus yang dialami Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti bukan upaya pembungkaman pertama. Sebelumnya, dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) yakni Egi Primayogha dan Miftahul Chair dilaporkan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Keduanya dilaporkan pasca menyampaikan dugaan bahwa Moeldoko memiliki hubungan dengan produsen Ivermectin, yaitu PT. Harsen Laboratories.