Foto: Kumparan

Warga Desa Bojong Koneng seakan tak lagi punya pilihan. Mereka hanya bisa menyaksikan alat berat menggusur paksa lahan sumber mata pencaharian utama. 

“Bagi kita mungkin ga ada yang istimewa dari Desa Bojong Koneng, tapi bagi warga, desa itu adalah segalanya,” ungkap Rian (bukan nama sebenarnya) peneliti Hakasasi.id. Menurut Rian, sebagian besar warga menggantungkan hidup mereka pada lahan yang dijadikan perkebunan.

Rian menceritakan temuannya saat melakukan kunjungan ke Desa Bojong Koneng yang terletak di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada Senin (13/9) lalu. 

Hari itu, Rian bersama dengan Tim Kuasa Hukum Desa Bojong Koneng dari Kantor Hukum dan HAM Lokataru datang untuk bertemu dengan warga sambil mendengarkan duduk perkara permasalahan yang menimpa Desa Bojong Koneng. 

Di Desa yang terletak 20 km dari pusat kota Bogor, kedua mata Rian menangkap deretan rumah warga, ladang landai, pepohonan rindang dan juga kandang sapi. Berdasarkan pengakuan warga, mayoritas penduduk desa menggarap kebun dan sebagian lainnya adalah peternak. Saat ini, warga tidak hanya terancam kehilangan tempat tinggal, namun mata pencaharian untuk bertahan hidup. 

Sudah lebih dari sebulan kasus ini berjalan dan hingga kini belum ada titik terang yang didapatkan oleh masyarakat. 

Bahkan, sejak Sabtu (2/10) PT. Sentul City telah mengerahkan alat berat untuk melakukan penggusuran di atas tanah yang masih menjadi sengketa dan mengabaikan larangan dari Pemkab Kabupaten Bogor. 

Salah seorang warga bernama Ade Imon mengungkap sejak lahannya terkena gusur, dia tak lagi memiliki pekerjaan dan kebingungan menghidupi istri dan ketiga buah hatinya (baca juga artikel:“Kisah Warga Bojong Koneng: Luntang Lantung Menanti Nasib Tanah”)

Warga yang geram akan tindak-tanduk yang dilakukan oleh PT. Sentul City pun melakukan aksi penolakan yang berujung kriminalisasi. 50 orang warga dinyatakan sebagai provokator.

Langkah perjuangan warga Desa Bojong Koneng kini terhenti lantaran upaya kriminalisasi . Alih-alih menyelesaikan masalah sengketa, aparat justru berupaya mengkriminalisasi warga yang memperjuangkan tanah mereka.

“Polisi tidak melakukan fungsinya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Sentul city,” ungkap Nafirdo Ricky, kuasa hukum Desa Bojong Koneng.

Menurut Nafirdo, yang seharusnya diproses terlebih dahulu oleh kepolisian adalah tindakan penggusuran sepihak yang dilakukan oleh PT. Sentul City. 

“Seharusnya laporan warga mengenai penggusuran ini diterima dan PT. Sentul harus bertanggung jawab karena telah melanggar peraturan. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 406 KUHP,” tutup Firdo.

Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dan (2) dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Kasus sengketa tanah ini bermula saat PT. Sentul City mengklaim bahwa mereka adalah pemilik sah lahan di Desa Bojong Koneng. Klaim ini berdasarkan SHGB dengan nomor 2411 dan 2412 yang diterbitkan oleh Pemkab Bogor pada 1994.