TNI-Polri. Dok. TNI AU

Rencana pemerintah membuka posisi penjabat kepala daerah bagi anggota TNI-Polri dalam penundaan pilkada mengundang risiko nepotisme. Hal tersebut rentan dimanfaatkan untuk keuntungan kolega di korps masing-masing

Peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute yang menggeluti bidang militer, Made Supriatma, menilai celah nepotisme itu didasari kerekatan kolegial anggota TNI-Polri. Made meminjam istilah Indonesianis, Max Lane, yakni ‘klik’ untuk menggambarkan kerekatan kolegial tersebut.  

Klik kopassus itu kuat sekali, kemudian juga klik kostrad,” kata Made dalam  diskusi ‘Menyongsong Neo-Dwifungsi TNI/POLRI Dalam Jabatan Kepala Daerah’ pada Senin (11/10).

Kelak anggota TNI-Polri yang mendapat jabatan pemimpin daerah akan membuka  ruang bagi koleganya untuk mendapat keuntungan tertentu. Orang yang punya solidaritas korps, kata dia, tidak hanya memperkaya dirinya tapi juga memperkaya kawan-kawannya.

Bukan tidak mungkin para kolega anggota TNI-Polri ini mendapat posisi tertentu demi keuntungan mereka bersama. Begitu salah satu menjadi penjabat gubernur akan diikuti oleh ‘klik’-nya untuk mengamankan atau memberikan kemudahan izin.

“Satu tahun setengah itu dalam pemberian izin umpamanya itu tuh luar biasa begitu ya,” ucap dia.

Selain itu pemberian kursi itu bagi TNI-Polri berpotensi mengikis profesionalitas. Pasalnya pemberian jabatan tersebut membuka ruang nepotisme. Anggota TNI-Polri terpolitisasi demi kepentingan segelintir pihak.  

“Ini akan menghidupkan dan menyuburkan klik-klik ini, yang mendorong mereka semakin berpolitik an menjauhkan mereka dari profesional,” kata Made. 

Direktur Lokataru Foundation, Iwan Nurdin  menambahkan penunjukan penjabat kepala daerah berpotensi memiliki konflik kepentingan terkait persiapan Pemilu 2024. Penjabat gubernur dapat berpengaruh besar dalam mengambil suara pemilih.

“Jawa Barat ketika ditaruh penjabat daerahnya, posisi antara Ridwan Kamil dan saingannya sudah jauh. Namun, bisa jadi karena ada masuknya pejabat dari TNI/POLRI suara dari pihak lawan Ridwan Kamil mendapatkan kenaikan yang cukup signifikan. Jangan-jangan itu adalah suatu pelajaran penting dalam melihat bagaimana proses ketika menaruh penjabat kepala daerah,” jelas Iwan.

Rencana penundaan Pilkada 2022 dan 2023 akan menyisakan penunjukan penjabat kepala daerah pada 272 kabupaten, kota, dan provinsi. Selama ini pemerintah membuka opsi untuk mendudukkan perwira polisi dan TNI sebagai penjabat kepala daerah. Akademisi beranggapan opsi pemerintah ini membawa mudarat bagi demokrasi dan sarat kepentingan politik menjelang Pemilu 2024.

Rencana penundaan Pilkada 2022 dan 2023 akan menyisakan penunjukan penjabat kepala daerah pada 272 kabupaten, kota, dan provinsi. Selama ini pemerintah membuka opsi untuk mendudukkan perwira polisi dan TNI sebagai penjabat kepala daerah. Akademisi beranggapan opsi pemerintah ini membawa mudarat bagi demokrasi dan sarat kepentingan politik menjelang Pemilu 2024.