Penundaan Pilkada 2022 kian memuluskan opsi memasukkan perwira TNI dan Polri sebagai penjabat kepala daerah. Akademisi khawatir keberadaan mereka sarat konflik kepentingan menjelang Pemilu 2024. 

Rencana penundaan Pilkada 2022 dan 2023 akan menyisakan penunjukan penjabat kepala daerah pada 272 kabupaten, kota, dan provinsi. Selama ini pemerintah membuka opsi untuk mendudukkan perwira polisi dan TNI sebagai penjabat kepala daerah. Akademisi beranggapan opsi pemerintah ini membawa mudarat bagi demokrasi dan sarat kepentingan politik menjelang Pemilu 2024. 

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Dwi Agustyati, mengungkap UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyebutkan penjabat sementara kepala daerah akan diambil dari unsur pejabat dengan level Madya untuk provinsi atau Pratama untuk Kabupaten/Kota. Undang-undang tersebut tidak menjelaskan asal institusi pejabat madya dan pratama. 

“Sehingga ada celah untuk bisa masuk unsur TNI/POLRI. Karena memang tidak disebutkan secara spesifik institusi yang dapat menjabat sebagai penjabat kepala daerah,” ucap dia dalam diskusi ‘Menyongsong Neo-Dwifungsi TNI/POLRI Dalam Jabatan Kepala Daerah’ pada Senin (11/10).

Terlebih lagi, kata dia, praktek ini sudah pernah dilakukan pada tahun 2018. Mendagri kala itu menunjuk perwira polisi dan TNI menjadi penjabat kepala daerah untuk Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat. 

Jika sebanyak 272 daerah diisi penjabat kepala daerah yang mayoritas perwira polisi dan TNI maka akan membawa dampak buruk bagi demokrasi. Mereka rentan membawa kepentingan politik tertentu.

Direktur Lokataru Foundation, Iwan Nurdin, menyebutkan penunjukan penjabat kepala daerah berpotensi memiliki konflik kepentingan terkait persiapan Pemilu 2024. Penjabat gubernur dapat berpengaruh besar dalam mengambil suara pemilih.

“Jawa Barat ketika ditaruh penjabat daerahnya, posisi antara Ridwan Kamil dan saingannya sudah jauh. Namun, bisa jadi karena ada masuknya pejabat dari TNI/POLRI suara dari pihak lawan Ridwan Kamil mendapatkan kenaikan yang cukup signifikan. Jangan-jangan itu adalah suatu pelajaran penting dalam melihat bagaimana proses ketika menaruh penjabat kepala daerah,” jelas Iwan.

Masuknya polisi dan tentara ke ranah sipil melalui pemilihan penunjukan penjabat tingkat daerah menjelang pemilu mendatang adalah usaha pemunduran amanat reformasi. Ia curiga hal ini merupakan bagian dari skenario untuk memenangkan kelompok tertentu. Presiden pun mendapatkan keuntungan terbesar dari desain pemasangan TNI/POLRI sebagai pejabat menjelang Pemilu 2024.

“Proses semacam ini mengkhawatirkan kita, ditengah shrinking civic space, perampasan alat-alat kesejahteraan rakyat dan juga terjadinya penguatan oligarki ekonomi politik itu mengakibatkan catur-catur politik kita hanya mengarahkan kepada satu penguatan dari kekuatan oligarki ekonomi politik yang kini berkuasa,” kata Iwan.

Peneliti Yusof Ishak Institute, Made Supriatna, berpendapat jika dilihat dari faktanya, kepala daerah pensiunan militer tidak memiliki prestasi yang signifikan dibanding sipil. Pejabat sipil lebih memimpin daerah ketimbang mereka. 

“Kalau ada argumen bahwa ‘tentara akan mengatur kita lebih baik, mereka secara organisasional lebih kapabel,’ saya hampir lebih 20 tahun reformasi tidak melihat itu terjadi. Daerah-daerah yang berhasil menang dalam pemilihan bukan daerah yang terbaik perkembangannya,” kata Made.

Lebih lanjut lagi, ia juga menjelaskan bahwa perwira baik TNI maupun POLRI tidak dilatih untuk memimpin dan membuat kebijakan yang membutuhkan keterampilan politik. Sumatera Utara contohnya, dipimpin oleh mantan jenderal militer tetapi tidak menghasilkan gebrakan yang signifikan berdasarkan data-data keras seperti misalnya perkembangan ekonomi.