Maria Ressa, CEO Rappler Filipina, mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian berkat usahanya menegakkan kebebasan pers dan berekspresi di negaranya.

“Hadiah nobel ini untuk kita semua, saya terkejut. Saya pikir ini adalah pengakuan betapa beratnya menjadi jurnalis saat ini, untuk teguh melakukan apa yang kita lakukan. Saya berterima kasih kepada komite hadiah nobel dan saya tentu berbagi hadiah nobel ini kepada semua jurnalis. Dan saya harap ini bisa menjadi harapan bagi kita untuk memenangkan pertarungan atas kebenaran. We hold the line.

Maria Ressa, CEO Rappler, Pemenang Hadiah Nobel

Maria sendiri sedang menjadi pembicara dalam forum Press In Distress: Will Independent Journalism Survive in Southeast Asia?” pada Jum’at (8/10). Acara ini diselenggarakan setelah beberapa hari melakukan screening film online berjudul ‘A Thousand Cut’ yang mengangkat cerita tentang perjuangan Maria dan Rappler yang memberitakan cerita tentang perang melawan narkoba Presiden Duterte.

Selain Maria Ressa acara ini juga dihadiri oleh Arif Zulkifli, CEO Tempo dan Steven Gan, pendiri dan pemred Malaysiakini. Rangkaian acara screening film dan forum diselenggarakan dengan tujuan untuk mengangkat isu mengenai tantangan jurnalisme yang kini dihadapi oleh masing-masing negara. Khususnya soal sosial media dan tekanan negara kepada jurnalis.

Maria Ressa menyatakan bahwa tekanan yang dialami oleh jurnalis dari berbagai penjuru dunia bermula dari platform media sosial. Ia mengatakan bahwa kini para pemerintah otokratis dan diktator mengeksploitasi algoritma sosial media untuk memantik kemarahan kepada jurnalis. Sementara disaat yang bersamaan platform sosial media mempromosikan konten yang memantik amarah.

“Ketika kebohongan menjadi fakta, apa yang terjadi kepada fakta? Algoritma sosial media kini condong mempromosikan postingan yang memantik amarah dan bias kepada postingan yang mengandung fakta. Facebook merupakan platform penyebar berita nomor satu saat ini dan platform ini bias kepada fakta,” kata Maria.

Sehingga menurutnya, model bisnis media yang lama sudah usang.

Menurutnya, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan oleh komunitas media dalam mengatasi tantangan demi memformulasikan model bisnis yang baru. Pertama yakni tentu mempelajari bagaimana media sosial bekerja. Lalu yang kedua adalah adanya peraturan yang meregulasi media sosial.

“Pada tahun 2016 saya akan bilang bahwa biarkan perusahaan-perusahaan sosial media meregulasi diri mereka sendiri layaknya jurnalis. Tetapi, masalahnya mereka bukan jurnalis. Berbeda dengan jurnalis, perusahaan sosial media tidak memiliki tanggung jawab kepada publik. Kita membiarkan mereka mengambil keuntungan yang dihasilkan dari sebuah berita, akan tetapi mereka tidak mengemban tanggung jawab yang kita perjuangkan,” jelas Maria.

Ia juga menyarankan agar jurnalis harus mendorong perlindungan secara legislatif dalam regulasi media sosial seperti contohnya yakni European Democracy Action Plan atau Section 230 yang ada di Amerika Serikat.

Yang ketiga, ketika menyentuh ranah online, jurnalisme terpaksa mengkomersilkan produknya. Sementara jurnalisme investigatif membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Di saat yang sama, organisasi media harus dihadapkan dengan influencer yang menyajikan cerita-cerita sensasional yang dapat bermain dengan algoritma. Berbeda dengan berita fakta yang membosankan.

“Permasalahan kita adalah dunia tidak akan benar dengan sendirinya. Sampai ditetapkannya regulasi dan manipulasi jahat yang menyasar warga di seluruh dunia berhenti. Karena itu yang dimanfaatkan oleh pemerintah. Praktek-praktek tersebut melemahkan fakta dan tanpa adanya fakta kita tidak akan punya kebenaran dan tanpa adanya kebenaran tidak akan ada kepercayaan,” jelasnya.