Foto: waspadaaceh.com

Selain Saiful Mahdi, sudah ada Baiq Nuril yang juga mendapat pengampunan karena kasus serupa. Surpres Amnesti Saiful dinilai memperkuat dugaan bahwa pemerintah sendiri memandang UU ITE memang bermasalah.

Keputusan Presiden Joko Widodo untuk mengirimkan surat presiden (surpres) amnesti Saiful Mahdi ke DPR menunjukkan upaya kriminalisasi menggunakan UU ITE terhadap dosen di Aceh tersebut bermasalah.

Kuasa hukum Saiful, Muhammad Isnur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), mengatakan pemberian surpres amnesti adalah bentuk pengakuan pemerintah bahwa pasal tertentu di UU ITE dilematis. Pasal-pasal tersebut biasa digunakan untuk mengkriminalisasi kelompok kritis.

“Itu bentuk pengakuan bahwa memang UU ITE dipakai untuk membungkam, untuk mengkritik dia kepada dekan atau fakultas. Dan itu kemudian menjadi alat mempidana dia sebagai dosen. Itu kan ada pengakuan secara langsung oleh pemerintah,” kata Isnur kepada Hakasasi.id, Rabu (6/10).

Isnur mengatakan amnesti yang sama pernah dikabulkan presiden kepada Baiq Nuril yang juga sempat terkena kasus serupa. Seharusnya, kata Isnur, Baiq Nuril dan Saiful Mahdi menjadi bukti paling konkret bahwa UU ITE bermasalah.

Saiful  dijerat UU ITE lantaran mengkritik hasil penerimaan CPNS di lingkungan Fakultas Teknik Unsyiah yang berlangsung di tahun 2018. Padahal kritik tersebut berdasarkan analisis terhadap sistem penilaian dalam Fakultas Teknik yang dianggap telah baik.

Saiful menggunakan kata “system corrupt”  yang berarti kerusakan pada sistem. Dekan tempatnya mengajar, Taufiq Saidi, tak terima dan melapor ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik dengan bukti pesan di WhatsApp.

Sejumlah akademisi pun mengajukan permohonan amnesti terhadap pemerintah agar Saiful diberikan pengampunan.

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan presiden mengabulkan amnesti untuk Saiful. Pemerintah pun mengirimkan surpres amnesti Saiful kepada DPR pada 29 September 2021 lalu.

Kini Saiful tinggal menunggu tanggapan DPR atas surpres amnesti tersebut.