Foto: Tribunnews.com

Proses pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo, NTT, dianggap melanggar Himbauan Kemendagri mengenai Perlindungan Masyarakat Adat. Masyarakat adat disana berkali-kali mengalami intimidasi oleh aparat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dinilai mengabaikan himbauan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Himbauan itu seharusnya melindungi tanah ulayat masyarakat dari konflik tanah. Namun masyarakat adat disana, yakni Rendu, Ndora dan Lambo, justru terancam karena pembangunan Waduk Lambo. 

Marudut Sianipar, Praktisi Hukum dari Kantor Hukum dan HAM Lokataru mengatakan himbauan Kemendagri seolah diabaikan oleh pihak pemerintah dan aparat daerah.

“Tetap berlangsungnya pembangunan ini menunjukan ada kepentingan lain yang mengabaikan kepentingan masyarakat adat. Hal ini pun sudah berkali-kali terjadi di daerah lain,” ungkap dia kepada tim Hakasasi.id

Tanahkita.id mencatat Pembangunan Waduk Lambo sendiri merupakan lanjutan dari rencana pembangunan Waduk Mbay yang pernah direncanakan oleh pemerintah melalui Pemerintah Daerah Ngada sejak tahun 1999. Pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat, luas waduk tersebut lebih kurang 1.048 ha. Mereka menganggap pembangunan merugikan karena akan menenggelamkan pemukiman penduduk, sarana dan prasarana umum, kampung adat dan perkuburan leluhur. 

Sejak awal, warga adat Rendu, Ndora dan Lambo telah melakukan penolakan pembangunan. Mereka lantas memberikan alternatif lokasi pembangunan waduk di lokasi lain yaitu, Malawaka dan Lowo Pebhu. Namun, Badan Pertanahan Nasional (BPN) tetap melakukan pengukuran di atas tanah ulayat warga adat. 

Namun beberapa kali konflik dengan aparat dan pemerintah terjadi. Pada 16 April 2018 lalu 4 orang warga mengalami kekerasan dari aparat bersenjata saat pihak BPN bersama dengan Tim Survei Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BWS NT II) yang didampingi oleh Kepolisian Resort Ngada yang dibantu Brimob Ende melakukan pengukuran tanpa memberikan informasi kepada warga. 

Terakhir pada Senin (4/10) Hermina Mawa, perempuan adat Rendu mengalami pemborgolan yang dilakukan oleh anggota Brimob saat tengah melakukan aksi damai di  Lowo Se. Aksi penolakan terus mereka lanjutkan walaupun harus menghadapi intimidasi dengan aparat bersenjata.

Menurut Marudut hingga saat ini belum ada keinginan dari pemerintah untuk membuka diskusi dengan masyarakat mengenai tanah ulayat yang mereka perjuangkan. 

“Seharusnya ada keinginan untuk melakukan dialog antara pemerintah dengan warga adat. Sayangnya dalam kenyataannya hal ini seolah absen. Menyebabkan masyarakat tidak tahu posisi dan perlindungan yang mereka dapatkan.” tutup dia

Himbauan kemendagri sendiri merupakan hasil evaluasi pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama berkaitan dengan implementasi Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. 

Bupati/ walikota diminta segera membentuk panitia Masyarakat Hukum Adat yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah agar untuk melakukan identifikasi wilayah adat. Pembentukan ini merupakan upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 

Rencana pembangunan Waduk Lambo telah direncanakan sejak tahun 1999 dan terus mendapatkan penolakan dari masyarakat adat. Sejak 2015, masyarakat aktif melakukan penolakan yang berujung represif dan intimidasi. 

Dilansir dari Media Indonesia, biaya pembangunan Waduk Lambo mencapai Rp 1.475 Triliun yang dibagi ke dalam dua proses pembangunan yaitu, paket pertama Rp 700 miliar dan paket kedua  Rp 775 miliar di atas lahan sebesar 592,59 hektare.