Politisasi aparat penegak hukum, glorifikasi pembangunan tanpa peduli aspek HAM, dan pemilu yang tak adil bagi lawan politik menjadi gambaran kemunduran demokrasi Indonesia.

Demokrasi Indonesia dinilai mengalami kemunduran setelah reformasi berlangsung lebih dari 20 tahun. Politisasi aparat penegak hukum, glorifikasi visi pembangunan dengan pengabaian isu HAM, serta pembentukan sistem pemilu yang hanya menguntungkan kelompok  tertentu dinilai mengindikasikan kemunduran tersebut.

Akademisi University of Sydney yang mendalami politik Indonesia, Tom Power, menilai kemunduran demokrasi di Indonesia salah satunya ditandai dengan politisasi dan pelemahan penegakan hukum. Hal yang mana menurutnya berpotensi digunakan untuk memperkuat eksekutif dengan tujuan menghabisi lawan-lawan politiknya.

Tom mencontohkan revisi UU KPK merupakan salah satu upaya penguasaan penegakan hukum oleh eksekutif. Padahal, KPK yang merupakan amanat reformasi sedianya merupakan lembaga independen justru diubah menjadi lembaga di bawah eksekutif. 

“(KPK) bisa dijadikan alat untuk menyerang mereka yang tidak mendukung pemerintah,” kata Tom dalam pra peluncuran buku ‘Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi Menuju Kemunduran?’, Minggu (3/10).

Tom yang juga merupakan editor buku tersebut menilai politisasi tak hanya terjadi di lembaga anti rasuah, tetapi juga kepolisian dan kejaksaan. Menurut pengamatan Tom, ada upaya penguasaan kedua lembaga tersebut oleh parpol-parpol tertentu. Akibatnya parpol-parpol tersebut bisa memainkan kasus lawan-lawan politik mereka dan mengkonversikannya menjadi dukungan.

“Kasus-kasus itu dimanfaatkan untuk menarik dukungan dari mereka yang terlibat dalam kasus tersebut,” kata Tom. 

Politisasi lembaga penegak hukum ini juga seiring dengan upaya kriminalisasi para aktivis kelompok masyarakat sipil yang secara terang-terangan mengkritik pemerintah.

“Sebutkan saja orang-orang seperti Haris Azhar, orang-orang seperti Dandy Dwi Laksono, Ananda Badudu, Veronika Koman, Ravio Patra. Banyak sekali selama beberapa tahun terakhir yang dikriminalisasi karena mereka itu berani melawan penguasa dan membela hak asasi manusia dan demokrasi,” kata Tom.

Sementara itu, Sosiolog Universitas Gadjah Mada Najib Azca menyoroti gejala kemunduran demokrasi di Indonesia kala rezim Jokowi mulai mengglorifikasi pembangunan infrastruktur tanpa memperhatikan isu HAM.

“Beliau bukan ancaman bagi demokrasi tapi beliau mengabaikan isu-isu yang sangat penting dalam konteks demokrasi dan HAM, karena mimpi besar beliau kepada pembangunan infrastruktur, ekonomi yang selalu muncul dalam narasi-narasi yang dibawakan beliau,” kata Najib.

Indikasi kemunduran demokrasi juga tampak dari sistem kepemiluan yang tak inklusif hasil bentukan partai-partai pendukung penguasa. Titi Anggraini dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti bentuk sistem eksklusif tersebut ditandai dengan terus meningkatnya ambang batas suara partai yang bisa mencalonkan presiden dan juga yang duduk di parlemen.

“Jadi ruang politik yang inklusif melalui perwakilan politik formal semakin dipersempit melaui kebijakan legislasi yang dibuat oleh kelompok-kelompok (tertentu),” kata Titi.

Hal ini juga semakin diperparah dengan munculnya isu perpanjangan masa jabatan presiden. “Jika demokrasi kita sehat dan baik-baik saja tidak akan ada wacana publik yang berkembang pesat yang mendorong amandemen konstitusi  yang mengarah pada perpanjangan periode kepemimpinan eksekutif,” kata Direktur Eksekutif Kurawal Foundation, Darmawan Triwibowo.

Sejumlah pihak memang telah menyorot kemunduran demokrasi Indonesia. The Economist Intelligence Unit pada awal 2021 lalu merilis data yang menunjukkan bahwa Indonesia yang berada di posisi 64 indeks demokrasi  negara-negara dunia. Posisi Indonesia tak berubah dari tahun sebelumnya. Hanya saja penurunan skor dari 6,48 di tahun 2019 menjadi 6,3 di tahun 2020, menunjukkan nilai terendah Indonesia dalam 14 tahun terakhir. Adapun Indonesia masuk kategori demokrasi yang cacat.