Kenyataannya di lapangan, pihak Sentul City masih berusaha menggusur warga yang tinggal.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor mengklaim telah mengirimkan surat kepada Sentul City agar menghentikan upaya penggusuran paksa di lahan sengketa wilayah Kecamatan Babakan Madang, Bogor.

Nafirdo Ricky, kuasa hukum warga Desa Bojong Koneng, menyatakan jika Pemkab Bogor benar telah mengirim surat kepada Sentul City untuk menghentikan penggusuran, artinya Sentul telah mengabaikan surat penghentian penggusuran tersebut.

“Dan harusnya bukan hanya pemkab yang menyurati sentul, BPN kabupaten bogor sebagai instansi pertanahan di tingkat kabupaten juga harus memperingatkan hal yg sama ke Sentul City. Karena faktanya di lapangan masih terjadi pengukuran dan penggusuran tanah milik warga,” kata Firdo saat diwawancarai Hakasasi.id, Jumat (1/10).

Ia menyebutkan meski Pemkab Bogor mengklaim telah mengirimkan surat untuk menyetop penggusuran, warga masih diteror dengan alat berat yang setiap hari sudah bersiap-siap di kawasan tempat tinggal mereka. Kuasa hukum sangat menyayangkan hal ini dan meminta agar lembaga terkait segera menegur pihak Sentul City.

Prosedur penggusuran harus menunggu kekuatan hukum yang tetap. Siapapun, kata dia, tidak bisa mengeksekusi lahan tanpa ada kekuatan hukum tetap. Bahkan jika ada putusan hukum tetap, penggusuran merupakan kewenangan pemerintah.

“Punya sertifikat langsung gusur gak bisa,” jelasnya.

Seharusnya polisi turun tangan menyikapi tindakan intimidasi PT Sentul City terhadap warga. Apalagi, intimidasi warga juga diwarnai dengan adanya tindakan premanisme.

“Pada saat penggusuran ada pengawasan yang dilakukan, sementara faktanya kan tidak ada pengawasan. Yang ada tindakan premanisme. Bisa dipolisikan itu tindakannya (premanisme) apalagi terjadi pemukulan kepada warga maupun pendamping warga,”

Sebelumnya Ketua Bidang Pertanahan DPKPP, Eko Mujiarto, menyatakan pihaknya telah menyurati Sentul City dan meminta agar Sentul City mengutamakan upaya musyawarah dalam proses pembebasan lahan disana.

“Kita mengimbau kepada pihak Sentul City untuk lebih mengedepankan musyawarah mufakat di lapangan. Jangan sampai terjadi bentrok di lapangan seperti kemarin,” kata Eko seperti dikutip Detik.com, pada Kamis (30/1).

Jika musyawarah tidak berhasil dan masing-masing pihak belum berujung kepada kata sepakat, ia juga meminta agar pihak-pihak yang terlibat menempuh jalur hukum agar kasus sengketa lahan tersebut dapat diselesaikan dengan keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

Dalam kesempatan yang sama pula, ia meminta agar Sentul City berkoordinasi dengan Pemkab Bogor dalam proses pembongkaran dan penertiban atas lahan sengketa tersebut.