Jumhur menilai muatan cuitannya di Twitter merupakan berita valid dari media yang diakui Dewan Pers. Ia merasa berhak lepas dari segala tuntutan.

Aktivis Jumhur Hidayat membantah jaksa yang menyatakan bahwa dirinya menyebarkan berita bohong yang berpotensi menimbulkan keonaran di saat gelombang aksi protes akan Omnibus Law 2020 lalu. Bantahan itu ia sampaikan pada sidang pembacaan pledoi, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (30/9).

Jumhur mengatakan postingan di akun twitter pribadinya tertanggal 7 Oktober, yakni “UU ini memang utk PRIMITIVE INVESTORS dari RRC dan PENGUSAHA RAKUS. Kalau INVESTOR BERADAB ya seperti di bawah ini: 35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja. Klik untuk baca”. 

Cuitan itu pun disertai tautan berita media massa yang terdaftar di Dewan Pers sehingga tak bisa dikatakan sebagai berita bohong.

“Kompas.com tidaklah menyampaikan berita yang tidak benar atau berbohong, sehingga pada ahirnya saya tidak bisa dituntut akibat menyiarkan berita  atau pemberitaan yang berbohong,” kata aktivis Koalisi Aaksi Menyelamatkaan Indonesia (KAMI) saat membacakan pledoinya. 

Kuasa hukum Jumhur dari Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) yang diwakili Oky Wiratama dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Marudut Sianipar dari Lokataru juga menyatakan sebelum cuitan Jumhur, tak ada yang memprotes berita tersebut. 

Selain itu, salah satu anggota kuasa hukum Jumhur, Arief Maulana, juga menyatakan bahwa jaksa penuntut umum tak bisa membuktikan tuntutannya terkait hubungan antara cuitan Jumhur dengan gelombang protes penolakan Omnibus Law yang terjadi di sejumlah tempat di seluruh Indonesia.

“Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tak bisa  membuktikan peristiwa keonaran yang dimaksud dalam surat tuntutan. Jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan siapa yang menyebabkan keonaran dalam peristiwa tanggal 8 Oktober 2020. Dan penuntut umum tidak bisa membuktikan keterkaitan antara orang yang  menyebabkan keonaran dengan postingan terdakwa,” kata Arief. 

Jumhur kini menunggu vonis hakim atas kasus dirinya. 

Kasus Jumhur bermula kala ia mencuit sejumlah cuitan di akun Twitter pribadinya saat gelombang protes terhadap Omnibus Law, Oktober 2020. Cuitan-cuitan tersebut menjadi penyebab penangkapan dirinnya. Cuitan-cuitan tersebut dinilai menimbulkan keonaran terkait aksi penolakan Omnibus Law.

Di saat itu, sejumlah aktivis KAMI lainnya juga diciduk polisi dengan tuduhan yang sama, yakni menyebarkan berita bohong. 

Saat proses sidang terdapat sejumlah keganjilan. Saksi ahli dari pemerintah yang turut dihadirkan menyebut Jumhur tak menganggap cuitan Jumhur sebagai bentuk provokasi yang berpotensi mengakibatkan keonaran.

Akibat kasus ini, jaksa menuntut Jumhur dengan hukuman tiga tahun penjara.