Teror yang dirasakan Ade Imon, warga Desa Bojong Koneng, seperti tak ada habisnya. Ia dilaporkan ke polisi karena menolak penggusuran sepihak. Lalu tanah miliknya ditawar dengan harga murah oleh perwakilan PT. Sentul City. Kala itu mereka datang dan menghargai tanahnya Rp 20 ribu per meter.

“Mereka pernah melaporkan saya pada polisi lalu menawar satu meter tanah saya seharga Rp 20 ribu. Padahal rumah saya sederhana, hanya kamar dua, dapur satu, kalo udah diukur juga ga akan bisa hasilnya buat beli tanah atau tempat tinggal baru,” suara Imon bergetar saat dia menceritakan kisah ini kepada tim Hakasasi.id

Kala itu, Imon tengah berupaya untuk menghalangi penggusuran dan pemagaran lahan di sekitar tempatnya tinggal. Ia dan rekan-rekannya merasa gusar karena aktivitas bekerja mereka terganggu.

Tak berapa lama, Imon mendapat surat panggilan ke kantor kepolisian. Dia mengungkap jika PT. Sentul City sering kali menggunakan modus intimidasi dan pemagaran supaya warga hengkang dari Desa yang diklaim sebagai milik perusahaan tersebut.

“Beberapa tetangga pernah didatangi oleh oknum yang tidak dikenal, biasanya mereka berkomplotan dan sengaja datang untuk memberikan ancaman,” tambah dia.

Imon adalah satu dari 6000 penduduk di Desa Bojong Koneng yang tengah memperjuangkan tanah tempatnya tinggal dan bekerja selama bertahun-tahun.

“Saya sudah turun temurun tinggal di desa ini. Dari dulu sudah bekerja sebagai petani, menanam singkong, talas, dan lainnya. Sekarang ladang bertaninya sudah digusur,” ungkap dia.

Kini tak terhitung berapa banyak lahan pertanian di Desa Bojong Koneng yang telah rata dengan tanah. Padahal, mayoritas mata pencaharian warga adalah petani seperti Imon.

Tanpa lahan tempatnya biasa bercocok tanam, Imon terpaksa kehilangan pekerjaan dan kesulitan untuk membiayai hidup istri dan ketiga anaknya yang masih bersekolah. Bebannya bertambah berat, entah bagaimana caranya ia harus mengisi perut keluarga kecilnya.

Saat ini, Imon masih bertahan dan mempertanyakan mengenai kejanggalan atas terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh PT. Sentul City.

“Aneh sekali bisa terbit, ga ada warga yang pernah menjual tanah. Tiba-tiba mereka punya SHGB (Surat Hak Guna atas Bangunan), tidak pernah ada prosedur pengukuran juga, giliran warga mau menerbitkan Sertifikat Hak Tanah sudah ga bisa.” tutup dia

PT. Sentul City mengklaim bahwa tanah Desa Bojong Koneng sebagai milik mereka atas dasar SHGB Nomor 2411 dan 2412 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun 1994.
Bermodalkan SHGB, perusahaan ini meminta seluruh warga Bojong Koneng untuk angkat kaki dari wilayah Desa. Kasus sengketa tanah ini turut menyeret pengamat politik Indonesia, Rocky Gerung.

Nafirdo Ricky, anggota tim Kuasa Hukum Rocky Gerung mengatakan jika saat ini warga Desa Bojong Koneng dan Rocky Gerung akan membuat laporan mengenai PT. Sentul City ke Komnas HAM dan Ombudsman RI.

“Modus yang digunakan oleh PT. Sentul City adalah modus yang berulang dilakukan dalam kasus sengketa tanah lainnya. Saat ini kami akan terus memperjuangkan hak warga.” tutup Firdo.