Foto: Kompas.com

Pemerintah diminta tak menyepelekan sarana dan prasarana pelaksanaan PTM di tengah pandemi.

Pemerintah diminta berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) yang kini mulai diberlakukan di banyak tempat, termasuk wilayah Ibu Kota Jakarta. Persiapan maksimal dengan protokol kesehatan ketat harus mendapat perhatian guna mencegah timbulnya klaster penularan di sekolah. 

Relawan lapor data LaporCovid-19, Yemiko Happy, mengatakan pihaknya menyayangkan pelaksanaan PTM yang kini sudah berjalan lantaran positivity rate Indonesia masih berada di atas 5 persen. 

Bila pemerintah mendesak memberlakukan PTM, setidaknya ada beberapa hal yang harus menjadi syarat pelaksanaan PTM.  

“Jadikanlah vaksinasi itu sebagai standar untuk PTM,” kata Yemiko kepada Hakasasi.id, Senin (27/9).

Selain itu, Yemiko juga mengatakan agar pemerintah tak memaksakan peserta pelajar berusia 12 tahun untuk ikut PTM. “Karena mereka yang tinggi,” kata Yemiko.

Selain itu ia juga meminta pemerintah daerah tak memaksakan bila sekolah-sekolah di wilayahnya tak siap dalam hal sarana dan prasarana PTM di mas pandemi.

Selama pemberlakukan PTM, LaporCovid-19 memang mendapat sejumlah laporan terkait pelaksanaan PTM dari sejumlah daerah di Indonesia. Agustus lalu, setidaknya 34 laporan masuk ke LaporCovid-19.

Laporan tersebut terdiri atas sejumlah permasalahan, seperti munculnya klaster penularan di sekolah, pelanggaran protokol kesehatan saat pelaksanaan PTM, kekhawatiran keluarga atas pelaksanaan PTM, serta pelaksanaan Kuliah Keluarga Nyata di salah satu perguruan tinggi.

Data pemerintah sendiri menunjukkan sejak Juli 2020 lalu, setidaknya ada sekitar 45 ribu satuan pendidikan di Indonesia yang melaksanakan PTM terbatas. Dari sejumlah tersebut ditemukan 1.296 laporan terkait penularan.

Sementara ini, baru akhir September ini pemerintah melaksanakan PTM serentak di ibu kota, DKI Jakarta.