Pembungkaman kritik dengan strategi Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) patut diwaspadai. Salah satu praktik strategi ini adalah melaporkan pencemaran nama baik kepada pengkritik, jurnalis, atau periset.

Annalisa Ciampi, seorang mantan special rapporteur PBB mengutarakan dalam laporannya bahwa kini dunia tengah mengalami tren pembungkaman dengan cara Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) atau dapat diartikan sebagai kriminalisasi partisipasi publik.

SLAPP sendiri adalah sebuah strategi membungkam opini/kritik dengan cara yang ‘seolah–olah’ mematuhi hukum sebagai warga biasa (masquerading as ordinary civil lawsuit) dengan tujuan mengalihkan permasalahan publik menjadi masalah privat.

Praktek ini bisa dilakukan oleh siapa saja, mulai dari pengusaha, pejabat publik hingga warga biasa. SLAPP digunakan untuk membungkam kritik dan saran dari warga seputar isu–isu yang bersinggungan dengan kepentingan publik berupa laporan hukum atau kriminalisasi. Biasanya pelapor memakai hukum yang sifatnya ambigu atau pasal karet.

Pelapor juga mengaku seakan-akan kerugian yang mereka dapatkan besar. Alhasil penyampai kritik akan mendapatkan teror dan pelapor akan mengeluarkan tenaga serta uang yang banyak. Menyebabkan orang enggan untuk menyampaikan atau bahkan menarik kritik yang telah diekspresikan.

“SLAPP mengancam kegiatan advokasi dan oleh karena itu melemahkan kemampuan aktor masyarakat sipil untuk secara efektif menggunakan hak mereka atas kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat,” tulis Annalisa.

Di Indonesia sendiri, praktek-praktek serupa dapat kita temui bahkan sudah sejak lama. Bahkan jika kita menyusuri kasus-kasus lama kita bisa mendapatkan kasus Prita Mulyasari yang dianggap mencemarkan nama baik RS Omni Internasional Tangerang

Namun, di Indonesia sendiri selain pihak swasta, penggunaanSLAPP juga dilakukan oleh pihak pemerintah. Sebagai contoh, yakni pemberian somasi yang dilakukan oleh pihak Kemenkes kepada wartawan Narasi TV yang dianggap mencemari nama baik Kemenkes dan Menkes Terawan.

Jika di negara lain penggunaan SLAPP dilawan dengan membuat peraturan anti-SLAPP, lantas bagaimana jika pelaku adalah aktor pemangku kekuasaan itu sendiri?