Direktur Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua Yuliana Langowuyo (Sumber foto : ucanews.com)

Rencana sumbangan tersebut dianggap merendahkan. Aktivis mengatakan warga tak akan senang dengan iming-iming uang hasil kriminalisasi.

Aktivis Papua mengecam pernyataan kuasa hukum Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal rencana sumbangan Rp 300 miliar hasil gugatan perkara dengan Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti kepada warga Papua jika menang di pengadilan. Pernyataan tersebut dinilai merendahkan warga Papua. 

Aktivis dan Direktur Direktur Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan  (SKPKC) Fransiskan Papua, Yuliana Langowuyo menganggap pernyataan itu sebagai pelecehan. Luhut, kata dia, seolah-olah sedang mengatakan bahwa warga senang menerima uang hasil kriminalisasi aktivis.

“Sikap merendahkan orang Papua yang seolah-olah kami harus bersyukur atas kebaikan hati (dari kriminalisasi aktivis) ini,” kata Yuliana kepada Haksasi.id, Jumat (24/9).

Berkebalikan dari sikap Luhut, Yuliana justru mendukung upaya yang dilakukan para aktivis yang berniat menguak pihak-pihak yang berencana mengeksploitasi alam Papua.

“Kami di SKPKC Fransiskan Papua, bersolidaritas bersama Haris dan Fatia. Mereka tidak sendirian menghadapi kriminalisasi ini,” kata Yuliana.

Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Intan Jaya se-Jayapura Yanuarius Weya juga mengatakan tidak sepatutnya niat menyumbangkan hasil gugatan perkara keluar dari pihak Luhut. Yanuarius mengatakan pernyataan tersebut bernada rasial.  “Ini bentuk rasisme. Jadi (rencana sumbangan) Rp 300 miliar itu sebenarnya ungkapan rasis,” kata Yanuarius.

Ia mengungkapkan warga Intan Jaya, tak tergiur dengan janji yang diucapkan pihak Luhut. Warga hanya berharap bisa memanfaatkan alam sesuai dengan adat isitiadat yang berlaku di sana.

“Kami butuh hidup dengan kami punya hasil hutan, kami bisa berkebun, kami bisa berternak meramu, berburu hasil alam,” kata Yanuarius.

Luhut melaporkan Haris dan Fatia ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah. Laporan ini berhubungan dengan video dalam kanal Youtube Haris Azhar yang menyebutkan kaitan Luhut bisnis tambang di Papua.