FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma/ama/11

Sikap Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke polisi dianggap tak etis. Sikap tersebut justru menunjukkan pejabat publik yang anti-kritik.

Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Pendiri Lokataru, Haris Azhar, dan Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti, ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah. Langkah ini dianggap gegabah dan sikap anti kritik. 

Kuasa hukum Haris Azhar, Nurkholis Hidayat, menjelaskan sebelum Luhut melaporkan ke polisi, kliennya telah berupaya melakukan undangan dialog untuk klarifikasi. Namun pihak Luhut tak pernah datang. 

“Kita setiap memberikan jawaban selalu memberikan bukti yang diminta. Tapi di saat yang bersamaan kami juga meminta data atau informasi yang menurut LBP sebagai sebuah fitnah. Tapi kesempatan yang kita minta itu, mereka juga tidak datang. Kita tidak melihat ada itikad baik pihak LBP untuk menyelesaikan persoalan ini,” jelas Nurkholis pada acara Siaran Pers : Runtuhnya Demokrasi di Tengah Somasi dan Kriminalisasi, Rabu (22/9).

Menurutnya pelaporan ini merupakan bentuk judicial harassment. Namun, kasus ini dapat dijadikan pintu gerbang bagi warga untuk membongkar seluas-luasnya data-data dugaan keterlibatan LBP di Blok Wabu.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Amnesty International, Usman Hamid, mengatakan tidak etis jika pejabat negara menuntut pidana warganya sendiri. Pelaporan ini menunjukan kecenderungan pejabat pemerintah menjawab kritik dengan ancaman pidana.

“Ini bertolak belakang dengan pernyataan-pernyataan yang sering diulang oleh presiden dan pejabat lainnya bahwa pemerintah berkomitmen melindungi kebebasan berpendapat,” kata Usman.

Jika terdapat data yang tidak akurat dalam riset itu, Luhut sebenarnya cukup mengoreksi dengan data. Ia juga menyebutkan survei Indikator Politik Indonesia pada Oktober 2020 menunjukkan mayoritas masyarakat, yaitu 79.6% responden, semakin takut menyatakan pendapat dan pelaporan ini akan semakin memperparah kondisi tersebut.

Ketua AJI, Ika Ningtyas, juga mengecam perilaku LBP karena pelaporan ini menunjukan sikap pejabat publik yang anti-kritik dan dapat memberangus kebebasan berekspresi. Seharusnya pejabat publik bertanggung jawab untuk menjaga kebebasan tersebut.

Pelaporan yang dilakukan oleh pejabat publik dapat membungkam warga dan pembela HAM dalam melakukan kontrol kebijakan dan pejabat publik.

“Ini semakin menegasikan bagaimana pejabat yang anti kepada kritik dapat menghalangi publik mendapatkan informasi yang sebenarnya,” kata Ika.

Ia juga mengajak agar jurnalis di Indonesia sungguh-sungguh memantau kasus ini. Sebab, kasus ini dapat berpengaruh luas kepada kebebasan berekspresi. Ini juga bisa menjadi kesempatan bagi media untuk melakukan investigasi dari laporan yang dilakukan oleh KontraS untuk membuka kebenaran lebih lanjut mengenai kasus ini. Terlebih lagi kasus ini juga menyangkut kepada hak atas kehidupan warga sipil di Papua.  

Sebelumnya Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah. Laporan ini berhubungan dengan video dalam kanal Youtube Haris Azhar yang menyebutkan kaitan Luhut bisnis tambang di Papua.